Pengamat Nilai MK Dapat Diskualifikasi Paslon Bupati Madina Bila Tak Penuhi Syarat

"Ya KPU pada prinsipnya sebagai pihak terkait dalam gugatan akan menunggu apa yang menjadi ketetapan para hakim MK," kata Agus kepada tribun, Rabu (19/2/2025). 

Agus mengatakan, KPU telah mengikuti sidang yang berlangsung serta memberi alat bukti dan juga membawa saksi ahli. 

KPU lanjutnya, akan menghormati serta mengikuti keputusan MK nantinya. 

"Apa pun yang menjadi keputusan MK akan kita ikuti. Walaupun pun ada harapan agar tidak ada proses lain setelah kemarin," lanjut Agus. 

Gugatan Pilkada Madina dengan perkara bernomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diajukan calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Harun Mustafa Nasution dan M. Ichwan Husein Nasution perihal persyaratan calon Saipullah Nasution sebagai Bupati. 

Ada pun persyaratan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan adalah perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Saipullah. 

KPU sebelumnya telah menetapkan pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi dengan 98.429 suara.

Sementara itu, Harun Mustafa Nasution dan M. Ichwan Husein Nasution memperoleh 97.488 suara. 

Ada pun selisih perolehan suara keduanya sebesar 941 suara atau 0,48 persen. 

Pasang Harun Mustafa Nasution dan M Ichwan Husein Nasution lalu melayangkan gugatan ke MK. 

Saipullah Nasution disebut tidak menyerahkan tanda terima LHKPN sebagai syarat pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga batas tanggal yang telah ditentukan. 

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan