Langgar Instruksi Presiden Prabowo soal Efisiensi, DPRD Evaluasi Belanja 6 Mobil Baru Pemko Siantar

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- DPRD Pematangsiantar akan mengevaluasi tujuan pembelian 6 mobil dinas baru pada APBD Tahun Anggaran 2025 ini.

Berdasarkan informasi yang beredar bahwa ada satu unit mobil yang rencananya dihibahkan untuk Institusi Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Kota Pematangsiantar. 

6 jenis mobil yang dibeli masing-masing adalah dua unit Toyota Innova Zenix senilai Rp 1,06 miliar; satu unit Toyota Camry type Hybrid senilai Rp 950 juta; dua unit Honda BRV 1,5 S MT senilai Rp 660 juta; dan satu unit Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Type Exceed MT 4 WD senilai Rp 500 juta. 

Anggota Komisi I DPRD Pematangsiantar dari Partai Gerindra, Patar Luhut Panjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi penghematan dan refocussing anggaran.

Harusnya hal ini bisa dicermati oleh Pemko Pematangsiantar. 

"Kalau menurut saya ini kan menunggu kepala daerah dilantik. Breakdown daripada prioritas anggaran baru dilakukan di atas tanggal 20 Februari 2025. Sehingga apa yang sudah direncanakan ini belum tentu nanti keluar (diwujudkan)," kata Patar Luhut. 

"Di Dinas PUTR misalnya, itu ada rencana beberapa objek kegiatan yang memang akan dihapus," sambung Patar Luhut. 

Patar Luhut menyatakan bahwa DPRD akan memanggil dinas terkait untuk menyikapi arahan bapak Presiden Prabowo tentang penghematan anggaran, dan berfokus langsung pada hal-hal yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. 

"Tapi kalaupun ini memang ada yang akan di-efisiensi namun tetap keluar anggarannya, ini berarti usulan tahun 2023 dan 2024. Memang Pak Prabowo sudah menyampaikan agar kita membuat program yang fokus langsung ke masyarakat," kata politisi Gerindra ini. 

Apalagi beberapa instansi vertikal seperti contoh, Polres Pematangsiantar beberapa tahun terakhir menerima hibah dari Pemko Pematangsiantar.

Atas hal ini, Patar Luhut pun paham betul pasti ada penolakan dari beberapa kalangan atas hal ini. 

"Kita akan lakukan diskusi lah soal ini. Saya pikir teman-teman di Pemko Pematangsiantar menunggu breakdown dari prioritas efisiensi," katanya. 

"Apalagi untuk moda transportasi dinas yang sudah ada saat ini kita lihat cukup layak. Dan saya pikir ngapai dibeli karena sudah berlebih. Dan soal hibah, saya kira instansi lain punya pagu anggaran sendiri, jadi bingung kenapa minta ke Pemko Pematangsiantar," pungkasnya. 

Terkait hal ini, Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Lahiri Amri Hasibuan membenarkan adanya belanja mobil.

Namun ia enggan menjawab tujuan mobil-mobil tersebut.