KPK Analisis LHKPN Wakil Ketua DPRD Langkat Ajai Ismail, Sebut Tak Ada Kesalahan di Direktorat

"KPK dapat minta bantuan penegak hukum baik kejaksaan atau kepolisian untuk cek kebenaran faktual atas data LHKPN tersebut, tetapi idealnya KPK turun langsung," ujar Redyanto. 

"Saya kira temuan ini momen agar KPK me-rechek data LHKPN secara menyeluruh se Indonesia," sambungnya. 

Sementara itu, Pengamat Sosial Politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN) Institute, Abdul Rahim Daulay mengatakan hal yang serupa.

Ia meminta KPK untuk turun ke Kabupaten Langkat untuk menelurusi harta Kekayaan Ajai Ismail. 

"ini aneh dan tak masuk akal hartanya segitu, masak tak jujur menyampaikan LHKPN, padahal sudah berpengalaman di DPRD Langkat. Apakah mungkin bangkrut?," ucap Rahim.

Rahim menduga ada sesuatu hal dalam harta kekayaan Ajai Ismail. Oleh sebab itu, ia meminta KPK harus memeriksa seluruh harta kekayaannya. 

"Publik pasti mendukung KPK untuk menelusuri Harta Kekayaan Pak Acai ini. Warga Langkat sudah mengetahui siapa Pak Acai ini, seorang pengusaha, politisi dan 2 anaknya di DPRD Langkat dan 1 Wakil Ketua DPRD Sumut," ucap Rahim. 

"Sebagai penyelenggarana negara yang baik dan taat UU seharusnya Pak Acai melaporkan harta kekayaan. Ada apa ini tak jujur, pasti ada sesuatu dalam harta kekayaannya. Publik pasti curiga. Rumah dan mobil mewah yang sering digunakan kalau tidak dilaporkan? Apakah bukan punya Pak Acai?" tutupnya.

(cr23/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan