Pemko Medan Alokasikan Anggaran Rp 2,9 Miliar untuk Kegiatan Bimtek 2024, BPKAD Beber Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) di tahun 2024.  

Kegiatan ini  bertujuan untuk  memperkuat kemampuan SDM di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Pemko Medan untuk  meningkatkan integritas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Kepala BPKAD Kota Medan, Zulkarnain Lubis, menjelaskan, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi, penggunaan aplikasi seperti SIPD-RI, sistem, prosedur, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Dari total anggaran Rp 2,9 miliar yang dialokasikan, sebesar Rp 1,4 miliar digunakan untuk sosialisasi dan Rp 1,5 miliar untuk bimbingan teknis,"ucapnya dalam keterangan tertulis yang Tribun Medan lihat pada, Senin (27/1/2025).

Dikatakannya,  pada  akhir tahun 2024, realisasi anggaran diproyeksikan mencapai Rp 2,1 miliar. Dari anggaran yang diproyeksikan itu terbagi  untuk sosialisasi  sebesar Rp 1,1 miliar dan  untuk bimbingan teknisRp 995,6 juta.

Menurut Zulkarnain, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini menyasar beberapa aspek utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

"Beberapa di antaranya adalah Penganggaran: Termasuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucapnya.

Zulkarnain menambahkan, narasumber dalam kegiatan ini melibatkan pakar-pakar dari pemerintah pusat, sehingga materi yang disampaikan sangat relevan dengan regulasi dan standar nasional.

“Banyak aturan yang bersifat nasional, sehingga kami menghadirkan narasumber langsung dari pusat untuk memastikan SDM di lingkungan Pemko Medan mendapatkan pembekalan yang optimal,” ujarnya.

Zulkarnain juga mengakui, pengelolaan SDM di bidang keuangan dan aset daerah menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya rotasi, mutasi, dan promosi pegawai. 

Akibatnya, kata Zulkarnaen, sering kali dibutuhkan pelatihan ulang bagi SDM baru, terutama mereka yang akan menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, bendahara penerimaan dan pengeluaran, hingga bendahara pembantu.

“Setiap pegawai yang baru menduduki jabatan terkait keuangan dan aset daerah harus memahami tata cara pengelolaan yang benar. Oleh karena itu, meskipun anggaran yang kami alokasikan cukup besar, kegiatan ini masih jauh dari cukup mengingat ruang lingkup pengelolaan yang begitu luas,” tambahnya.

Meski begitu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sepanjang 2024 berhasil meningkatkan kinerja SDM. 

“Efektivitas kegiatan ini terlihat dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bahkan, pada tahun ini, Pemko Medan berhasil meraih beberapa penghargaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,” tutur Zulkarnain.