POLEMIK Pagar Laut di Banten, 2 Menteri Dilaporkan ke KPK Terkait Penerbitan Sertifikat HGU dan SHM

Dalam kesempatan ini, ia juga menyorot lemahnya koordinasi antara KKP dengan Dinas Kelautan. 

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono diminta segera memperbaiki koordinasi antara KKP dengan seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten di Indonesia, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. 

“Menteri KKP dan jajarannya harus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan semua DKP di tingkat Provinsi hingga Kabupaten, agar kejadian penyalahgunaan ruang laut di Indonesia dalam bentuk apapun tidak terjadi lagi,” ucapnya. 

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa pihaknya masih lemah dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut terkait munculnya pagar laut di Tangerang dan Bekasi. 

Sakti menjelaskan, kelemahan itu terjadi akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki KKP. 

"Kami menyadari bahwa KKP saat ini masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut," ujar Sakti. 

Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini. 

Pagar ini memberikan dampak besar bagi masyarakat pesisir. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, memengaruhi 21.950 jiwa secara ekonomi. 

Selain itu, ada kekhawatiran pagar tersebut merusak ekosistem laut di wilayah tersebut. (*)