SOSOK Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Edward Sidauruk Tangkap Jefri Pelaku Kekerasan di Danau Toba

Direktur Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) ini juga menambahkan bahwa para pelaku usaha di kawasan Danau Toba harus meningkatkan profesionalisme mereka untuk menjaga kelancaran pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

Raja Malem Tarigan menegaskan bahwa seluruh pelaku serta pengusaha di kawasan Danau Toba harus memiliki sertifikasi usaha serta sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata.

"Pemerintah daerah juga diminta segera mengeluarkan peraturan yang mengatur operasional pariwisata untuk mencegah kejadian serupa yang dapat merusak reputasi kawasan ini."

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menegaskan bahwa Danau Toba, lengkap dengan Patung Yesus yang megah, adalah milik seluruh umat, bukan hanya masyarakat lokal. 

Kata Stefanus Gusma, insiden kekerasan yang baru-baru ini terjadi di kawasan tersebut bertentangan dengan semangat untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang ramah dan berbudaya.

“Kami mengajak seluruh Indonesia untuk melihat Danau Toba bukan hanya sebagai tujuan wisata alam, tetapi juga sebagai destinasi wisata religius yang penuh makna. Patung Yesus adalah simbol kedamaian dan persatuan,” ujarnya.

Lebih jauh kata Stefanus Gusma, keindahan alam Danau Toba menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam, demikian dikutip dari Pemudakatolik.or.id.

Salah satu ikon wisata religius yang harus dikunjungi adalah Gereja Katolik St. Mikael Pangururan, yang memadukan arsitektur Batak Toba dengan ajaran Katolik. Gereja ini, dengan ornamen khas Batak dan posisi yang menghadap langsung ke danau, tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga lambang keharmonisan budaya dan spiritualitas yang kuat.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Danau Toba kawasan yang lebih maju dan ramah bagi semua pihak, PP Pemuda Katolik mengusulkan beberapa langkah penting.

Pertama, setiap usaha pariwisata di kawasan ini harus memiliki izin usaha yang sah dan terverifikasi untuk memastikan operasional yang aman dan profesional.

Kedua, pekerja di sektor pariwisata perlu mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan dan etika kerja mereka, demi kenyamanan wisatawan.

Ketiga, penguatan regulasi oleh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk segera menerbitkan peraturan terkait operasional penyedia layanan wisata, guna mencegah potensi konflik dan memastikan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

(*/Tribun-medan.com)