SOSOK Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Edward Sidauruk Tangkap Jefri Pelaku Kekerasan di Danau Toba

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Edward Sidauruk telah menangkap Jefri Rumahorbo (27) yang merupakan pelaku pemukulan terhadap Malum Dimar (20). 

Keduanya sama-sama bekerja sebagai jasa layanan penyewaan jetski di Danau Toba, Sumatera Utara.

Kasus pemukulan yang dilakukan Jefri terhadap Dimar sempat viral di media sosial.

Dalam video yang viral di media sosial, memperlihatkan seseorang penyedia jetski diduga memukul dan mengancam penyedia jasa jetski lainnya.

Awalnya ada seorang pria yang menaiki jetski dan menggunakan kacamata mendatangi pengguna jetski yang memakai topi.

Pria berkacamata itu terlihat marah kepada pria yang menggunakan topi.

Selanjutnya terjadilah kekerasan pemukulan.

Sebelum memukul, Jefri sempat memaki Dimar dengan kalimat kotor dengan bahasa Batak.

Lokasi kekerasan ini tepatnya di kawasan perairan Danau Toba, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Senin (6/1/2025).

Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk, mengatakan Jefri ditangkap Selasa (7/1/2025. 

Jefri ditangkap sehari setelah pemukulannya viral di media sosial. 

“Keduanya merupakan karyawan penyedia layanan jetski dari perusahaan yang berbeda. Pelaku memukul korban saat keduanya berada di atas jet ski,” kata AKP Edward, Kamis (9/1/2025).

Sosok mantan Kaurbinopsnal dan Kanit 3 (Tipikor) Satreskrim Polres Sergai ini menjelaskan, pelaku (Jefri) menganiaya dengan cara memukul bagian kiri belakang kepala korban (Dimar) dengan tangan sebanyak dua kali.

Bahkan, pelaku juga memukul bagian rahang korban satu kali.

“Pelaku juga mencekik leher dan memukul kuping kiri korban. Akibat perbuatan pelaku tersebut bahwa korban mengalami luka bengkak pada rahang kiri, sulit membuka mulut, kuping terasa sakit, dan kepala bagian belakang sebelah kiri bengkak,"beber Edward.

Kini, Jefri Rumahorbo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun motif di balik penganiayaan ini lantaran persaingan usaha jetski.

Pelaku diduga tidak senang dengan usaha jet ski tempat korban bekerja.

Sebelumnya, kata Edward, korban melaporkan peristiwa ini ke Polres Samosir. 

Pada Selasa (7/1/2025), polisi menangkap pelaku di Kecamatan Simanindo.

Kemudian, tersangka dan barang bukti jetski yang dinaiki Jefri dibawa ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Sosok AKP Edward Sidauruk, S.E., M.M. menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Samosir sejak Senin 23 September 2024.

Pengangkatannya ini sekaligus promosi kenaikan pangkatnya dari IPTU ke AKP.

Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman, S.H., S.I.K., M.H., sesuai Keputusan Kapolda Sumut Nomor: Kep/534/IX/2024 dan Surat Keputusan Kapolres Samosir Nomor: Kep/18/IX/2024.

Edward Sidauruk menggantikan AKP Natar Sibarani, S.H., M.H.

Sebelumnya, Edward Sidauruk menjabat sebagai Kaurbinopsnal dan juga Kanit 3 (Tipikor) Satreskrim Polres Sergai. 

PP Pemuda Katolik Tawarkan Solusi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik sangat prihatin dengan tindakan kekerasan antara dua penyedia layanan jetski di kawasan wisata Danau Toba tersebut.

Kejadian ini jelas berdampak buruk pada citra kawasan wisata Danau Toba, yang tengah berupaya berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia, sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Ketua Bidang Budaya dan Pariwisata PP Pemuda Katolik Raja Malem Tarigan menyatakan, bahwa pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah sangat serius dalam membangun pariwisata Danau Toba.

"Kejadian ini sangat disayangkan, terutama di saat Danau Toba dan Samosir menjadi pusat perhatian dengan berbagai event internasional, seperti F1 Powerboat dan Jetski Aquabike yang telah berlangsung selama dua tahun berturut-turut,"ujarnya.

Direktur Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) ini juga menambahkan bahwa para pelaku usaha di kawasan Danau Toba harus meningkatkan profesionalisme mereka untuk menjaga kelancaran pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

Raja Malem Tarigan menegaskan bahwa seluruh pelaku serta pengusaha di kawasan Danau Toba harus memiliki sertifikasi usaha serta sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata.

"Pemerintah daerah juga diminta segera mengeluarkan peraturan yang mengatur operasional pariwisata untuk mencegah kejadian serupa yang dapat merusak reputasi kawasan ini."

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menegaskan bahwa Danau Toba, lengkap dengan Patung Yesus yang megah, adalah milik seluruh umat, bukan hanya masyarakat lokal. 

Kata Stefanus Gusma, insiden kekerasan yang baru-baru ini terjadi di kawasan tersebut bertentangan dengan semangat untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang ramah dan berbudaya.

“Kami mengajak seluruh Indonesia untuk melihat Danau Toba bukan hanya sebagai tujuan wisata alam, tetapi juga sebagai destinasi wisata religius yang penuh makna. Patung Yesus adalah simbol kedamaian dan persatuan,” ujarnya.

Lebih jauh kata Stefanus Gusma, keindahan alam Danau Toba menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam, demikian dikutip dari Pemudakatolik.or.id.

Salah satu ikon wisata religius yang harus dikunjungi adalah Gereja Katolik St. Mikael Pangururan, yang memadukan arsitektur Batak Toba dengan ajaran Katolik. Gereja ini, dengan ornamen khas Batak dan posisi yang menghadap langsung ke danau, tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga lambang keharmonisan budaya dan spiritualitas yang kuat.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Danau Toba kawasan yang lebih maju dan ramah bagi semua pihak, PP Pemuda Katolik mengusulkan beberapa langkah penting.

Pertama, setiap usaha pariwisata di kawasan ini harus memiliki izin usaha yang sah dan terverifikasi untuk memastikan operasional yang aman dan profesional.

Kedua, pekerja di sektor pariwisata perlu mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan dan etika kerja mereka, demi kenyamanan wisatawan.

Ketiga, penguatan regulasi oleh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk segera menerbitkan peraturan terkait operasional penyedia layanan wisata, guna mencegah potensi konflik dan memastikan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

(*/Tribun-medan.com)