JOKOWI Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Dunia 2024, PDIP Desak Eks Presiden Sekeluarga Diperiksa

Salah satunya melalui Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim yang mendapatkan kredit Rp 47 triliun.

Namun, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI menemukan terdapat piutang ke petambak udang Dipasena Lampung RP 4,8 triliun macet.

Sjamsul lalu dianggap misrepresentasi. BPPN kemudian menyatakan BDNI sebagai bank yang melanggar hukum dengan menguntungkan pemegang saham.

KPK kemudian menetapkan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Pada 2019, pemegang saham BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, juga jadi tersangka.

PDIP Desak Keluarga Eks Presiden Diperiksa

PDIP buka suara terkait Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang masuk nominasi sebagai pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mendesak agar lembaga penegak hukum seperti Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Jokowi.

Tak cuma Jokowi, dia juga mendesak agar keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut diperiksa.

"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (31/12/2024).

Guntur mengatakan sebenarnya laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh, seperti ekonom senior, Faisal Basri, hingga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun.

"Selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution, menantu Jokowi."

"Juga laporan Ubaedillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinasti Jokowi," tegasnya.

Guntur menegaskan agar KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya.

Menurutnya, penyelidikan terhadap keluarga Jokowi penting dilakukan karena jika terbukti melakukan korupsi, maka dipastikan kerugian yang dialami negara begitu besar.

"Bukan mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan (Hasto Kristiyanto) yang bukan pejabat publik atau negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeserpun," tambahnya.

Lebih lanjut, Guntur mengatakan penolakan terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi sebuah petunjuk bahwa keputusan tersebut adalah tepat.

Pasalnya, Jokowi dinobatkan menjadi salah satu presiden terkorup dunia oleh OCCRP meski hanya menjabat selama dua periode yaitu dari tahun 2014-2024.

"Terima kasih Ibu Megawati Soekarnoputri yg telah menolak tiga periode dan perpanjangan jabatan Jokowi. Penolakan waktu itu seperti nubuat, bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin di dunia yang terkorup seperti yang dilaporkan oleh OCCRP saat ini."

"Dua periode saja, Jokowi sudah jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia, bagaimana kalau 3 periode?" pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan