JOKOWI Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Dunia 2024, PDIP Desak Eks Presiden Sekeluarga Diperiksa

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi OCCRP.

PDIP pun mendesak Jokowi dan keluarganya agar diperiksa.

Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Menurut organisasi tersebut, 'pemenang' dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

"Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri."

"Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya," jelasnya.

Di sisi lain, OOCRP turut memberikan 'penghargaan khusus' kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa 'Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup'.

Adapun 'penghargaan' ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

"Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum," kata Anas. 

"Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia," sambung Anas.

OOCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OOCRP:

• Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
• Presiden Kenya, William Ruto
• Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)
• Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
• Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
• Pengusaha India, Gautam Adani
• Sebagai informasi, OOCRP telah menggelar 'penghargaan' ini sejak tahun 2012 silam.

Tak hanya pemimpin, OOCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima 'penghargaan'.

Adapun berikut daftar 'pemenang' terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev
2013: Parlemen Rumania
2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev
2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic
2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro
2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte
2018: Bank Danske di Denmark
2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat
2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro
2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko
2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin
2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras
2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

Cara OCCRP menentukan daftar tokoh paling korup

Menurut penelusuran Kompas.com, OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024.

Link untuk mengisi nominasi bisa diakses melalui tautan ini.

Namun, berdasarkan pantauan pada Selasa (31/12/2024), masa pengisian nominasi sudah berakhir dan link Google Form milik OCCRP sudah tidak bisa diakses.

"Who is the Most Corrupt Person of 2024? Formulir Who is the Most Corrupt Person of 2024? sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru," bunyi keterangan pada Google Form.

Indeks persepsi korupsi Indonesia naik-turun selama pemerintahan

Untuk diketahui, indeks persepsi korupsi di Indonesia selama Jokowi menjabat sebagai presiden pada 2014-2024 terbilang naik turun.

Indeks persepsi korupsi adalah tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik dengan skala 0-100.

Semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Senin (14/10/2024), indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 34 pada 2014 saat Jokowi pertama kali menduduki kursi RI-1.

Pada 2015, indeks persepsi korupsi Indonesia membaik setelah naik ke angka 36.

Indeks tersebut kembali mengalami perbaikan pada 2016 dan 2017 ketika nilainya mencapai 37.

Indeks persepsi korupsi Indonesia naik 1-2 poin pada 2018 ke angka 38 dan 40 pada 2019.

Sayangnya, Indonesia tidak mampu mempertahankan indeks tersebut setelah turun menjadi 37 pada 2020, 38 pada 2021, dan 34 pada 2022 serta 2023.

Indeks persepsi korupsi pada 2022 dan 2023 sama dengan nilai yang diraih di tahun pertama Jokowi menjabat sebagai presiden.

“Penurunan skor tersebut mayoritas diakibatkan kalau menurut TII adalah bahwa situasi korupsi politik di Indonesia tidak terbendung, dan pemerintah gagal untuk menanggulangi dan mencegah korupsi politik tersebut,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya.

Kasus korupsi yang terbongkar pada 2014-2024

Meski indeks persepsi korupsi Indonesia tidak pernah melebihi 40, sejumlah kasus korupsi mampu diungkap KPK selama 2014-2024.

Salah satunya megakorupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Kasus ini menjerat eks Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Dilansir dari Kompas.com, Sabtu (19/10/2024), lembaga anti-rasuah juga mampu mengungkap megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang muncul pada 1998. 

Melalui Bank Indonesia (BI), pemerintah pernah mengucurkan bantuan kredit sebesar Rp 147,7 triliun ke 48 bank.

Salah satunya melalui Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim yang mendapatkan kredit Rp 47 triliun.

Namun, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI menemukan terdapat piutang ke petambak udang Dipasena Lampung RP 4,8 triliun macet.

Sjamsul lalu dianggap misrepresentasi. BPPN kemudian menyatakan BDNI sebagai bank yang melanggar hukum dengan menguntungkan pemegang saham.

KPK kemudian menetapkan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Pada 2019, pemegang saham BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, juga jadi tersangka.

PDIP Desak Keluarga Eks Presiden Diperiksa

PDIP buka suara terkait Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang masuk nominasi sebagai pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mendesak agar lembaga penegak hukum seperti Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Jokowi.

Tak cuma Jokowi, dia juga mendesak agar keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut diperiksa.

"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (31/12/2024).

Guntur mengatakan sebenarnya laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh, seperti ekonom senior, Faisal Basri, hingga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun.

"Selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution, menantu Jokowi."

"Juga laporan Ubaedillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinasti Jokowi," tegasnya.

Guntur menegaskan agar KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya.

Menurutnya, penyelidikan terhadap keluarga Jokowi penting dilakukan karena jika terbukti melakukan korupsi, maka dipastikan kerugian yang dialami negara begitu besar.

"Bukan mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan (Hasto Kristiyanto) yang bukan pejabat publik atau negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeserpun," tambahnya.

Lebih lanjut, Guntur mengatakan penolakan terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi sebuah petunjuk bahwa keputusan tersebut adalah tepat.

Pasalnya, Jokowi dinobatkan menjadi salah satu presiden terkorup dunia oleh OCCRP meski hanya menjabat selama dua periode yaitu dari tahun 2014-2024.

"Terima kasih Ibu Megawati Soekarnoputri yg telah menolak tiga periode dan perpanjangan jabatan Jokowi. Penolakan waktu itu seperti nubuat, bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin di dunia yang terkorup seperti yang dilaporkan oleh OCCRP saat ini."

"Dua periode saja, Jokowi sudah jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia, bagaimana kalau 3 periode?" pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan