Gelombang Tolak PPN 12 Persen Kian Kencang, Mahasiswa Mulai Turun ke Jalan, 600 Polisi Disiagakan

TRIBUN-MEDAN.com - Gelombang penolakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, kian kencang di masyarakat.

Kali ini, elemen mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan PPN 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi unjuk rasa menolak PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

Adapun aksi unjuk rasa hari ini dijadwalkan digelar mulai pukul 15.00 WIB. 

"Tolak PPN 12 persen, suara kami suara rakyat," demikian keterangan ajakan aksi yang diunggah melalui Instagram @bem_si.

Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil. 

Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat.

Sementara itu, pihak kepolisian menyiagakan ratusan personel untuk mengawal aksi demo mahasiswa.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, akan ada 611 personel yang akan dikerahkan.

"Dalam rangka pengamanan aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda dan sekitar, kami melibatkan 611 personel gabungan," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (27/12/2024). 

Susatyo mengatakan ratusan personel yang dilibatkan yakni dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Nantinya, personel ini akan disebar di sejumlah titik mulai dari bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain," ungkapnya.

Di sisi lain, Susatyo mengatakan pihaknya juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demo. Namun sifatnya masih situasional.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).