SOSOK Lettu Agus Yudo Danramil Tampar Petugas SPBU Gegara Ditolak Isi Pertalite, Ogah Pakai Barcode

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah sosok Lettu Agus Yudo Komandan Rayon Militer (Danramil) yang tampar petugas SPBU gegara ditolak isi pertalite.

Adapun sosok Danramil Lettu Agus Yudo kini tengah menjadi sorotan setelah menampar petugas SPBU, Asriandi Hamzah.

Aksi Danramil Lettu Agus Yudo yang merupakan Danramil di 1306-02/Biromaru, Palu, Sulawesi Tengah itupun viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi berawal dari Lettu Inf Agus Yudo yang meminta diisikan BBM jenis pertalite 5 liter untuk kendaraan pribadinya.

Namun hal itu tidak bisa dilakukan petugas lantaran Lettu Inf Agus Yado tidak memiliki barcode sebagai syarat isi BBM.

Agus Yudo yang tak terima lantaran tidak dapat membeli pertalite tanpa bascode Pertamina itupun kesal dan menampar Asriadi Hamzah.

Video penamparan yang dilakukan Danramil Biromaru itupun viral di media sosial.

"Dia berupaya menampar saya pertama kali, tapi saya menghindar dan menampar lagi di bagian telinga bagian kanan," ujar manajer SPBU Asriadi dikutip Tribun-medan.com dari Tribun Palu, Senin (9/12/2024).

Baca juga: Profil Mahmud Efendi Lubis, Pensiunan Dini TNI AD Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah

Baca juga: Pria Nyaris Tewas Diamuk Massa setelah Tikam Pemilik Warung di Medan Area, Berikut Motifnya

Asriadi mengatakan, awalnya oknum TNI berpakaian seragam lengkap itu meminta diisikan lima liter pertalite untuk kendaraan pribadinya. 

Petugas SPBU menolak karena oknum itu tidak memiliki barcode Pertamina.

Asriadi lantas menjelaskan kepada oknum aparat itu bahwa sejak 1 Desember 2024, pengisian pertalite untuk kendaraan roda empat harus menggunakan barcode.

Asriadi lantas menawarkan untuk membantu membuat barcode untuk pelaku.

"Saya sudah menawarkan diri untuk bantu mendaftarkan. Jika jaringan lancar, paling lama lima menit pendaftaran dan bisa digunakan," kata Asriadi.

Namun, oknum aparat itu tidak mau dan tetap meminta kendaraannya untuk diisi pertalite.

"Saya sudah meminta maaf, kalau kebijakan itu tidak bisa dibantu karena sudah ada di sistem," ujarnya.