Ramai-ramai Menteri Minta Tambah Anggaran, Total Pengajuan 7 Menko Mencapai Rp 5,1 Triliun

6. Kemenko Kumham Imipas
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Infra
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Menjadi: Rp 503.143.736.000

Banggar Setuju

Usulan anggaran tambahan itu akhirnya disetujui oleh Banggar DPR RI pada Rapat Kerja Banggar bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024).

"Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan, dapat disetujui?" ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Pertanyaan tersebut langsung disambut oleh anggota Banggar dan anggota raker "Setuju," jawab para peserta raker. 

Selanjutnya, usulan yang telah disetujui ini akan dibahas oleh DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

"Kami minta waktu untuk dibahas pemerintah dalam rentang waktu 3 bulan. Paling tidak awal Januari lah, karena kami sharing informasi dengan Bappenas dan Menkeu selama 3 hari. Karena pemerintah jujur saja di November dan Desember masih punya kebutuhan penerimaan negara sekitar Rp 500 triliun. Oleh karenanya, kita tidak akan mengganggu pemerintah," tutur Said.

Baca juga: TEGANYA Aipda Nikson Pangaribuan 3 Kali Hantamkan Tabung Gas ke Kepala Ibunya, Korban Tewas

Sebelumnya, menteri pertama yang langsung bersuara minta tambahan anggaran adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Tak tanggung-tanggung, Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun. 

Ia mengaku kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya jika hanya dijatah Rp 46 miliar. Kata Natalius, salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.

"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menjelaskan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Menurut Pigai, itu semua terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf, belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.

Ia juga mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai pun menyampaikan keinginannya untuk membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.

"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Ini adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset, karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.