Forum Silahturahmi Kadin se-Sumatera, Ajang Dialog Sesama Pengusaha dengan Pemerintah

Dia mengatakan bahwa kontribusi Sumut terhadap ekonomi di Pulau Sumatera harusnya yang tertinggi. 

“Bahkan untuk Indonesia pun kontribusi kita harus lebih besar. Mumpung di sini ada pejabat pemerintah harus kita sampaikan bahwa selama ini kontribusi pengusaha cukup dominan," katanya.

Ivan Iskandar mengatakan selayaknya peran pengusaha harus diperhatikan dan dilibatkan dalam pembangunan. 

“Sebab APBD di masing-masing daerah tidak akan mampu memaksimalkan kemajuan ekonomi tanpa ditopang pengusaha. Maka tugas kita yang utama juga termasuk menghilangkan egosentrisme tadi,” katanya.

Sekda Provsu Arief Trinugroho mengatakan untuk memajukan Sumut perlu melibatkan pengusaha. 

“Tidak saja di sektor investasi misalnya, kita juga butuh pengusaha turut mewujudkan ketahanan pangan di daerah ini,” katanya. 

Jika dilihat dari cerminan pertumbuhan ekonomi, maka Sumut itu sepanjang tahun lalu sudah tumbuh di atas nasional.

Sementara inflasi di Sumut juga cukup terkendali. 

“Hanya saja memang tiga bulan terakhir kita sempat juga mengalami deflasi. Intinya adalah bagaimana nanti proses investasi sebagai sarana membangun Sumatera Utara, kemudian diiringi program ketahanan pangan, diharapkan mampu membawa daerah ini menjadi lebih kuat dibanding provinsi lain,” tegasnya.

Wali Kota Medan M Bobby Afif  Nasution mengatakan ketahanan pangan memang harus lebih tangguh. 

“Kalau bicara ketahanan pangan ini kita harus dapatkan sumbernya. Apalagi Medan ini sebagai ibukota provinsi merupakan kota yang sangat kuat pengaruhnya terhadap inflasi. Kita itu 60 persen penyumbang inflasi terhadap sumut. Maka kalau volatile food mengalami kenaikan dipastikan Sumut akan terpengaruh," katanya.

Menurutnya, Pemko pernah melakukan kerjasama untuk mendorong ketahanan pangan dengan dua daerah lain. 

“Ada dua kerjasama yang kita lakukan. Tapi malangnya dua-duanya nipuin kita. Harusnya kontrak berlaku secara berkelanjutan, tapi oleh daerah penghasil barang ketika harga mereka naik di pasar tak mau lagi menjual ke Pemko Medan. Ini sulit kalau kondisinya begini padahal sudah ada MoU,” jelasnya.

Bobby juga menyatakan terkait upaya ketahanan pangan untuk kecukupan sayur di pasar, Pemko Medan pernah menampung stok yang cukup besar tapi kemudian karena coldstorage tak memadai akhirnya busuk. 

“Itulah sebabnya memang saya kira kita tidak bisa kerjasama dengan pemerintah saja tapi harus langsung dengan pengusahanya,” katanya

“Jika kerjasama dengan pengusaha tentu akan ada komitmen yang dibangun. Termasuk misalnya jika kontrak pertanian ada pembahasan soal pasca panen. Menyiapkan program-program perekonomian dengan melibatkan swasta. Saya setuju bahwa APBD itu hanya mentrigger 20 persen pembangunan di daerah. Jadi peran swasta harus aktif,” tambahnya.

(cr26/tribun-medan.com)