Forum Silahturahmi Kadin se-Sumatera, Ajang Dialog Sesama Pengusaha dengan Pemerintah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) menggelar silaturahmi Provinsi se-Sumatera dan rapat pimpinan Provinsi Sumut 2024 di Hotel Adimulia Medan, Senin (25/11/2024).

Ketua Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk merangkum masukan-masukan dari anggota kadin dan juga asosiasi.

"Ini sifatnya rapat pimpinan provinsi makanya apa yang menjadi masukan dari kabupaten/kota atau asosiasi akan kami salurkan pada saat nanti rapinas akhir bulan ini. Kami akan tetap berusaha apa yang menjadi impian teman-teman kabupaten/kota dan juga asosiasi bisa menjadi kenyataan dengan dorongan Kadin Indonesia," ujarnya.

Ia menuturkan, memang harus ada sinkronisasi, masukan-masukan yang diberikan ke Kadin Indonesia baik itu yang merupakan regulasi dan lain-lain itu harus disinkronisasi dengan pemerintah provinsi.

"Kami berharap dengan adanya acara seperti ini pemerintah provinsi dan kota hadir sehingga apa yang menjadi keputusan di rapinnas bisa terkoneksi dengan provinsi dan kabupaten/kota," tuturnya.

Dua tahun mengurus Kadin Sumut, ia menjelaskan, untuk mendorong organisasi ini mereka sudah masuk ke dalam berbagai program baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Termasuk misalnya dalam North Sumatera Investment untuk mendorong investasi daerah, kemudian sinkronisasi dunia usaha dan dunia industri lewat program vokasi, kemudian berusaha membangun ekosistem agar pendidikan di Sumut bisa lebih baik. 

“Banyak lagi yang lain termasuk memperhatikan UMKM. Namun pada prinsipnya kita faham peran pengusaha di daerah ini harus lebih ditingkatkan,”jelasnya.

Ia menjelaskan untuk membangun Sumut memang butuh investasi sangat besar. “Kita sempat iri dengan provinsi sebelah karena investasi mereka di atas kita. Angka nya 100 persen diatas capaian kita dan mereka 80 persen itu investasinya di hilir.

“Jadi memang harus kita cari solusi bersama bagaimana agar investasi mereka bisa di sini. Atau kita cari rahasianya kenapa orang Sumut tertarik investasi di sana. Sehingga kelak penanaman modal kita tumbuh lebih besar lagi,” jelasnya.

Acara forum silaturrahmi Kadin se-Sumatera dan Rapimprov Kadin itu menjadi ajang dialog sesama pengusaha dan para pebisnis dengan  pemerintah daerah. 

Selain dihadiri Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara yang menjadi tuan rumah, hadir juga Sekda Provsu Arief S Trinugroho, Walikota Medan M Bobby Nasution, Wakil Ketua Kadin Indonesia membawahi Sumatera Ivan Iskandar Batubara, Ketua Kadin Aceh, Ketua Kadin Lampung, Ketua Kadin Sumbar, Ketua Kadin Kepri dan pengurus lainnya.

Terlihat pula Ketua Dewan Penasihat Kadin Sumut Irfan Mutyara, Ketua HIPMI Akbar Buchari, para Konsul Jenderal yang ada di Medan serta ketua Kadin Kabupaten/Kota se-Sumut ditambah anggota kehormatan Kadin dari berbagai organisasi.

Di sesi dialog Ivan Iskandar Batubara mengatakan, bahwa ada tiga tantangan Sumut yang harus diselesaikan. 

Pertama egosentris antar daerah, SDM dan ketersediaan industri downstream dan minimnya minat gen-z menjadi petani.

Dia mengatakan bahwa kontribusi Sumut terhadap ekonomi di Pulau Sumatera harusnya yang tertinggi. 

“Bahkan untuk Indonesia pun kontribusi kita harus lebih besar. Mumpung di sini ada pejabat pemerintah harus kita sampaikan bahwa selama ini kontribusi pengusaha cukup dominan," katanya.

Ivan Iskandar mengatakan selayaknya peran pengusaha harus diperhatikan dan dilibatkan dalam pembangunan. 

“Sebab APBD di masing-masing daerah tidak akan mampu memaksimalkan kemajuan ekonomi tanpa ditopang pengusaha. Maka tugas kita yang utama juga termasuk menghilangkan egosentrisme tadi,” katanya.

Sekda Provsu Arief Trinugroho mengatakan untuk memajukan Sumut perlu melibatkan pengusaha. 

“Tidak saja di sektor investasi misalnya, kita juga butuh pengusaha turut mewujudkan ketahanan pangan di daerah ini,” katanya. 

Jika dilihat dari cerminan pertumbuhan ekonomi, maka Sumut itu sepanjang tahun lalu sudah tumbuh di atas nasional.

Sementara inflasi di Sumut juga cukup terkendali. 

“Hanya saja memang tiga bulan terakhir kita sempat juga mengalami deflasi. Intinya adalah bagaimana nanti proses investasi sebagai sarana membangun Sumatera Utara, kemudian diiringi program ketahanan pangan, diharapkan mampu membawa daerah ini menjadi lebih kuat dibanding provinsi lain,” tegasnya.

Wali Kota Medan M Bobby Afif  Nasution mengatakan ketahanan pangan memang harus lebih tangguh. 

“Kalau bicara ketahanan pangan ini kita harus dapatkan sumbernya. Apalagi Medan ini sebagai ibukota provinsi merupakan kota yang sangat kuat pengaruhnya terhadap inflasi. Kita itu 60 persen penyumbang inflasi terhadap sumut. Maka kalau volatile food mengalami kenaikan dipastikan Sumut akan terpengaruh," katanya.

Menurutnya, Pemko pernah melakukan kerjasama untuk mendorong ketahanan pangan dengan dua daerah lain. 

“Ada dua kerjasama yang kita lakukan. Tapi malangnya dua-duanya nipuin kita. Harusnya kontrak berlaku secara berkelanjutan, tapi oleh daerah penghasil barang ketika harga mereka naik di pasar tak mau lagi menjual ke Pemko Medan. Ini sulit kalau kondisinya begini padahal sudah ada MoU,” jelasnya.

Bobby juga menyatakan terkait upaya ketahanan pangan untuk kecukupan sayur di pasar, Pemko Medan pernah menampung stok yang cukup besar tapi kemudian karena coldstorage tak memadai akhirnya busuk. 

“Itulah sebabnya memang saya kira kita tidak bisa kerjasama dengan pemerintah saja tapi harus langsung dengan pengusahanya,” katanya

“Jika kerjasama dengan pengusaha tentu akan ada komitmen yang dibangun. Termasuk misalnya jika kontrak pertanian ada pembahasan soal pasca panen. Menyiapkan program-program perekonomian dengan melibatkan swasta. Saya setuju bahwa APBD itu hanya mentrigger 20 persen pembangunan di daerah. Jadi peran swasta harus aktif,” tambahnya.

(cr26/tribun-medan.com)