Pemkab Deli Serdang Batal Angkat Ribuan Tenaga Honorer melalui Seleksi PPPK, Ini Alasan Pj Bupati

''Kalau dibandingkan dengan honor dengan Kabupaten Kota lain banyak yang jauh lebih rendah, lumayan Deli Serdang.''

''Jangan samakan juga sama Medan karena APBD dan PAD juga jauh. Kita setengah Medan (APBDnya),"katanya.

Dari catatan www.tribun-medan.com usulan kebutuhan PPPK di lingkungan Pemkab Deli Serdang sudah dibahas semenjak zaman mantan Bupati Ashari Tambunan.

Kemudian usulannya diajukan ke Kemenpan RB pada saat zaman mantan Bupati M Ali Yusuf Siregar diawal tahun 2024.

Saat ini jumlah ASN berstatus PPPK di lingkungan Pemkab Deli Serdang sudah lebih dari 2 ribuan orang khususnya untuk tenaga guru yang sudah 3 tahap penyeleksiannya.

Sedangkan untuk jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab saat ini masih ada sekitar 4 ribuan orang lagi termasuk di kecamatan-Kecamatan.

Beberapa tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Deli Serdang mengaku kecewa setelah mengetahui berita Pemkab Deli Serdang batal mengangkat ribuan tenaga honorer di lingkungannya melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.

Honorer Kecewa pada Pj Bupati 

Beberapa di antaranya menganggap kalau Pj Bupati Deli Serdang, Wirinya Alrahman tidak berpihak ke mereka. 

Sebab pada saat masih di zaman mantan Bupati Deli Serdang, M Ali Yusuf Siregar awal memimpin awal tahun sudah ada usulan kepada Pemerintah Pusat dan telah disetujui jumlahnya.

"Kecewa kali lah kami setelah baca berita www.tribun-medan.com hari ini. Kecewanya sama Pak Pj Bupati inilah, karena keputusan kan sebenarnya ada sama dia. Zaman Pak Yusuf Bupati saja sudah diusulkan supaya ada tahun ini masa sekarang dibilang nggak ada," ucap salah satu honorer di lingkungan Pemkab Deli Serdang yang meminta agar namanya tidak dituliskan, Senin (4/11/2024). 

Para honorer menyebut banyak diantara mereka saat ini khususnya yang usianya di bawah 35 tahun mengurungkan niat untuk ikut diseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini.

Dianggap karena sempat dikabarkan akan ada seleksi PPPK pada tahun ini makanya mereka memilih untuk menunggu. Sebab untuk penggunaan akun SSCASN hanya bisa sekali digunakan untuk satu tahun. 

"Kami menganggap peluang untuk diangkat PPPK inikan lebih besar. Ya memang pakai seleksi juga tapikan lebih sedikit jumlah calon pesertanya karena cuma sesama honorer. Kalau CPNS kan banyak kali yang daftar makanya peluang juga agak berat. Kalau tau dari awal nggak bakal ada seleksi PPPK ini ya mending ikut CPNS sajalah kemarin," kata seorang tenaga honorer lain yang juga meminta agar namanya tidak dituliskan. 

Meski ada tenaga honorer yang mengaku sudah punya persiapan khusus untuk menghadapi seleksi dengan belajar namun ada juga diantara mereka yang memang selama ini tidak punya persiapan apapun. Mereka berharap agar kedepan Bupati bisa benar-benar mempertimbangkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dianggap belum tentu beban kerja yang dihadapi tenaga honorer lebih ringan dari pada yang ASN selama ini. 

"Kami anak honorer inikan rata-rata 2,7 juta gajinya sebulan. Itupun kena potong BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan lagi. Yang masih lajang ya mungkin cukup tapi kalau yang sudah nikah ini taulah cemana (masih kurang). Mudah-mudahan lah nanti siapa yang jadi Bupati di 2025 nanti bisa dibuat seleksi PPPK lebih banyak lagi," kata tenaga honorer lain.