Ombudsman RI Sumut Periksa Inspektorat dan Pj Bupati soal Kasus Sekda Taput Indra Simaremare

TRIBUN-MEDAN.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memeriksa sejumlah pejabat kalangan Provinsi Sumut dan Tapanuli Utara.

Ombudsman memanggil Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun dan Pj Bupati Tapanuli Utara, Dimposma Sihombing, Senin (21/10/2024). 

Keduanya dipanggil oleh Ombudsman RI Sumut guna meminta keterangan Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun dan Penjabat (PJ) Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dimposma Sihombing terkait pembebasan tugas Indra Simaremare selaku Sekda Taput. 

Pjs Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean membenarkan pemeriksaan keduanya. James Panggabean menyatakan bahwa Inspektur Sumut, Lasro Marbun membenarkan bahwa dirinya adalah salah satu anggota tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Indra Simaremare.

"Hal yang sama juga disampaikan oleh PJ Bupati Taput kepada Ombudsman. PJ Bupati Taput juga menegaskan bahwa tim pemeriksa dibentuk berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN dan Itjen Kemendagri berdasarkan situasi dan menjaga kondusifitas di Taput serta agar roda pemerintahan berjalan dengan baik," ujar James Panggabean. 

"Baik Inspektur dan PJ Bupati membenarkan bahwa sudah ada tiga dokumen surat, yang dilayangkan terhadap Indra Simaremare terkait pemeriksaan ini. Surat pertama panggilan tidak dihadiri Indra Simaremare, panggilan kedua dihadiri namun menyanggah berdasarkan surat Deputi Wasdal BKN RI, dan panggilan ketiga tidak dihadiri," tambah James. 

Ditemui selesai pemeriksaan Ombudsman, Dimposma Sihombing mengungkapkan bahwa pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Indra Simaremare dilakukan olehnya berdasarkan desakan masyarakat.

Bahkan aksi-aksi unjuk rasa menuntut adanya sanksi hukum atas dugaan video mesum yang melibatkan Indra Simaremare.

"Agar roda pemerintahan di Tapanuli Utara berjalan dengan baik. Ada ketentraman dan ketenangan. Ada persoalan kita kesampingkan dulu, yang penting roda pemerintahan berjalan dengan baik," ungkap Dimposma Sihombing.

Pjs Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut juga menjelaskan bahwa terhadap tindak pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Indra Simaremare terdapat dua tim pemeriksaan yang berbeda.

"Tim pertama dibentuk oleh Inspektorat Provinsi atas pengaduan masyarakat, yang dilakukan GMKI, dan tim kedua adalah yang dibentuk oleh PJ Bupati Taput atas rekomendasi KASN dan Kemendagri," ungkap James.

Ternyata selain masalah pembebasan tugas yang disorot dalam pemeriksaan kali ini, terungkap juga bahwa status Indra Simaremare adalah PNS Kemendagri bukan PNS Pemkab Taput. Permasalahan ini terungkap setelah Sekda Provinsi dan Inspektur Sumut turun ke Taput minggu lalu.

"Atas informasi baru tersebut, Ombudsman akan melakukan pendalaman terlebih dahulu," katanya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan