Profil Raja Juli Antoni, Sekjen PSI yang Diisukan Bakal Jadi Menteri LHK di Kabinet Prabowo

Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004.

Lalu menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

Berbekal beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia.

Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).

Baca juga: Profil Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN yang Ikut Dipanggil Prabowo, Akankah Jadi Menteri?

Karier

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000–2002[5] ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka).

Akan tetapi, dia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta TB Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015–2020.

Tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

Kisah lain dari seorang Raja Juli adalah pernah dilaporkan Bawaslu ke polisi pada 2018.

Dikutip dari kompas.com, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Niluh Djelantik membuat petisi “Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni”, Senin (21/5/2018) di situs change.org.

Dalam pengantar petisi, Niluh menulis bahwa Antoni telah menjadi korban arogansi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat itu yakni Abhan, dan Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin.

Keduanya dianggap telah melakukan manuver berlebihan dengan melaporkan Antoni ke polisi dengan tuduhan berkampanye di luar waktu yang diizinkan.

"Tuduhan itu melecehkan akal sehat dan mengusik rasa keadilan," tulis Niluh.

Materi yang dipersoalkan kedua oknum Bawaslu tersebut terkait polling PSI mengenai kandidat Wakil Presiden dan Susunan Kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018.