Daftar Lengkap 49 Nama Calon Menteri yang Dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh yang diperkirakan bakal mengisi posisi di kabinet pemerintahannya pada periode 2024-2029 kelak.

Menurut catatan Kompas.com pada Senin (14/10/2024) sejak siang sampai malam hari terdapat 49 tokoh yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Ia menyebutkan, para tokoh sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berikut ini daftar tokoh calon menteri kabinet Prabowo yang dipanggil hari ini:

1. Sugiono (Gerindra)
2. Maruarar Sirait (Gerindra)
3. Fadli Zon (Gerindra)
4. Prasetyo Hadi (Gerindra)
5. Rachmat Pambudy (Gerindra)
6. Supratman Andi Agtas (Gerindra)
7. Bahlil Lahadalia (Golkar)
8. Wihaji (Golkar)
9. Nusron Wahid (Golkar)
10. Maman Abdurrahman (Golkar)
11. Dito Ariotedjo (Golkar)
12. Meutya Hafid (Golkar)
13. Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
14. Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat)
15. Teuku Riefky Harsya (Demokrat)
16. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara (Demokrat)
17. Zulkifli Hasan (PAN)
18. Yandri Susanto (PAN)
19. Muhaimin Iskandar (PKB)
20. Abdul Kadir Karding (PKB)
21. Yusril Ihza Mahendra
22. Raja Juli Antoni (PSI)
23. Syaifullah Yusuf (Mensos/PBNU)
24. Abdul Mu'ti (Muhammadiyah)
25. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
26. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
27. Widyanti Putri Wardhana (Komisaris PT Telada Prima Agro)
28. Dudy Purwagandhi (CEO Johnlin Air Transportation/Komisaris PLN)
29. Prof. Yasierly (ITB/Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia)
30. Prof. Satryo Soemantri Brojonegoro (ITB)
31. Ribka Haluk (Pj Gubernur Papua Tengah/Birokrat)
32. Sultan Bachtiar Najmudin (Ketua DPD/Eks Wagub/DPD/KNPI)
33. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
34. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen Kehutanan)
35. Letjen (Purn) Muhammad Herindra (Wamenhan)
36. Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto (Sekjen Kemenhan)
37. Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri/Polri)
38. Komjen Agus Andrianto (Wakapolri)
39. Natalius Pigai (Eks Komisioner Komnas HAM)
40. Pratikno (Mensesneg)
41. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP)
42. Erick Thohir (Menteri BUMN)
43. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
44. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian/Golkar)
45. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
46. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
47. Rosan Roeslani (Menteri Investasi)
48. Veronica Tan
49. Raden Dody Priono (Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Sri Mulyani Akui Ditawari Jadi Menteri Keuangan Oleh Prabowo: Dipanggil Saat Bentuk Kabinet

Sri Mulyani mengaku diminta kembali menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran. 

Sri Mulyani memang sempat dikabarkan tidak bakal bertahan lama menduduki jabatan Menteri Keuangan RI.  

Apalagi, sejumlah tokoh ekonomi mulai muncul di samping Prabowo Subianto. 

"Pada saat pembentukan kabinet beliau (Prabowo Subianto) meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani seusai bertemu Prabowo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024) malam.

Sri Mulyani menyebutkan, Prabowo sudah berkonsultasi dengannya mengenai pengelolaan penerimaan negara seperti pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Prabowo juga berkonsultasi soal belanja negara untuk kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah.

"Dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan di tingkatan kualitasnya," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun memastikan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan dipecah pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, sempat ada wacana pemerintahan Prabowo akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang mengambil sejumlah tugas Kementerian Keuangan.

"Enggak ada (Kemenkeu dipisah)," ucap dia.