Dinas Kesehatan Siantar akan Lakukan Evaluasi terhadap Warga Miskin Perokok yang Nikmati BPJS Gratis

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, drg Irma Suryani mengaku akan menyimak arahan dari Pjs Wali Kota Pematangsiantar Matheos Tan terkait imbauan untuk tak memasukkan warga miskin perokok sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS yang dicover oleh anggaran pemerintah. 

Irma mengaku bahwa apa yang disampaikan Pjs Wali Kota cukup beralasan mengingat warga perokok justru mampu membeli rokok tapi kerap mengaku sulit membayar BPJS secara mandiri. 

"Apa yang disampaikan Pak Pjs Wali Kota sesuatu yang perlu kita simak dengan seksama karena di kalangan masyarakat kurang mampu, masih banyak yang kita temukan memiliki kebiasaan merokok, sementara kondisi ekonomi memprihatinkan," kata Irma, Jumat (4/10/2024). 

Jika uang membeli rokok dapat ditukar untuk membeli kebutuhan bahan pangan yang bergizi kepada keluarganya, ujar Irma, tentunya akan sangat bermanfaat.

Hal ini pun menjadi fenomena di mana masyarakat rela membeli rokok tapi mengaku miskin untuk mencukupi nilai-nilai kesehatan. 

"Para perokok selain memberikan dampak berbahaya bagi dirinya sendiri juga membahayakan orang-orang di sekitarnya di mana yang menjadi perokok pasif, juga akan mengalami dampak terhadap kesehatannya," kata Irma.

Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar pun akan membahas lebih lanjut wacana untuk tak memasukkan perokok sebagai peserta JKN.

Pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan rasa aman atas kesehatan tetapi didorong untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat juga. 

Pjs Wali Kota Matheos Tan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada dan Netralitas ASN, Senin (30/9/2024) kemarin sempat mengingatkan bahwa program BPJS Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu agar mendapatkan jaminan kesehatan, segera dikaji ulang. 

Ia paham bahwa pemerintah daerah didorong untuk memberikan Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap warganya.

Namun demikian, menurut pria yang secara defenitif menjabat Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa ada kriteria yang seharusnya BPJS PBI tidak serta merta diberikan kepada masyarakat luas. 

"Di sini kalau ada yang dapat BPJS harusnya untuk orang yang tidak merokok. Kan BPJS disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maunya kalau ada yang merokok harus bikin pernyataan. Begitupun yang mendapat bantuan lain," katanya.

"Kalau kita mau memberikan bantuan tapi dia merokok terus, itu kan susah. Ini menjadi catatan kita," kata Matheos. 

Matheos mengatakan konsep memberikan jaminan kesehatan dan bantuan kepada perokok adalah sesuatu yang paradoks. Penerima bukan orang yang tepat untuk mendapat bantuan.

"Bagaimana kita memberikan jaminan tapi kita juga memberikan pencegahan. Apalagi rokok ini merupakan pendongkrak inflasi lewat tembakau. Soal rokok, kita ini mohon maaf secara umum rokok tidak baik untuk kesehatan," lanjut Matheos. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan