Sosok Jenderal TNI yang Melarang Pemutaran Film G30S PKI, Pernah Jadi Menteri Penerangan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Ketika mendekati tanggal 30 September, sejumlah stasiun televisi kerap memutar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, pada tahun 1998, film G30S PKI dilarang diputar kembali di stasiun televisi.

Adapun sosok yang melarang pemutaran film G30S PKI tak lain merupakan seorang Jenderal TNI.

Ia adalah Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah.

Baca juga: Resimen Cakrabirawa, dan Letkol Untung Syamsuri Pamen TNI AD dalam G30S PKI, Jutaan Nyawa Melayang

Pada masa itu, Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah sempat menjabat sebagai Menteri Penerangan di masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Alasan Yunus menghentikan pemutaran film G30S PKI karena dianggap sudah tidak relevan dengan dinamika reformasi. 

Ketika hadir dalam rapat kerja antara Menpen dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu 23 September 1998 silam, Yunus mengaskan bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar dinilai tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.

"Karena itu, tanggal 30 September mendatang (1998) TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI," ujarnya, dikutip dari Kompas.com (30/9/2020).

Baca juga: CERITA Prajurit Cakrabirawa Culik Jenderal AH Nasution saat Tragedi G30S/PKI

Alasan Yosfiah melarang pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI karena film ini dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah dan hanya berdasarkan pada versi Orde Baru.

Ia menilai, film Pengkhianatan G30S/PKI itu mengandung unsur kekerasan, propaganda, dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Menurut dia, film ini tidak mencerminkan kebenaran sejarah peristiwa berdarah tersebut lantaran tidak ada bukti otentik yang mendukung cerita dalam film tersebut.

Yosfiah saat itu menyebut, tidak ada keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S, melainkan hanya gerakan dari sekelompok perwira muda yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno.

Baca juga: PENAMPAKAN ASLI Markas Cakrabirawa di Lubang Buaya Lokasi Penyiksaan G30S/PKI Para Jenderal!

Sementara itu, Harian Kompas pada 30 September 1998 memberitakan bahwa Departemen Penerangan (Deppen) beralasan bahwa film G30S/PKI sudah terlalu sering ditayangkan.

Setelah terus-menerus diputar selama 13 tahun, film G30S/PKI tak lagi menjadi film wajib usai Soeharto lengser dan memasuki Era Reformasi.

"Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur," kata Dirjen RTF Deppen Ishadi SK saat itu.