Terlibat Kasus Korupsi, Bupati Labuhanbatu Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Bupati Labuhanbatu nonaktif, Erik Adtrada Ritonga dituntut enam tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Pembacaan tuntutan tersebut berlangsung di ruang sidang Cakra II, PN Medan, pada Rabu (4/9/2024) sore.

Sidang tuntutan tersebut diketuai oleh majelis hakim As'ad Rahim.

Saat persidangan berlangsung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyakini bahwa Erik terlibat dalam perkara korupsi.

Dalam fakta persidangan, JPU menilai bahwa perbuatan Erik telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), berupa penerimaan suap dari sejumlah kontraktor sebesar Rp4.985.000.000.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana sebesar Rp 300 juta subsider pidana pengganti selama 6 bulan," kata tim JPU di depan majelis hakim.

Dalam sidang tersebut, JPU juga menjelaskan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Erik dalam kasus tersebut.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi," sebutnya.

"Hal yang meringankan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan menghargai di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum," sambung JPU.

Jaksa menyampaikan, adapun dakwaan alternatif kesatu yang dimaksud yaitu, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dijelaskan Jaksa, dalam perkara korupsi itu terdakwa Erik menerima uang suap sebesar Rp3.885.000.000 yang digunakannya untuk kepentingan pribadi.

Kasus suap yang dilakukannya, bermula dari pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

"Membebankan kepada terdakwa Erik untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.885.000.000. Jika tidak mengganti dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta benda dapat di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi dipidana selama 3 tahun," pungkas JPU.

(Cr11/tribun-medan.com)