Respons Ahok, Jokowi Minta Maaf, Politisi PDIP Deddy Sitorus Malah Menyindir Jangan Omon-omon Saja

TRIBUN-MEDAN.com - Beginilah respons Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang menyampaikan permintaan maaf jelang lengser jadi jabatannya.

Ahok menilai, permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang lengser dari kursi Presiden RI wajar.

"Mesti tanya ke Pak Jokowi-nya. Tetapi saya kira wajar," kata Ahok di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Ahok mengatakan, hampir semua kepala pemerintahan menyampaikan permohonan maaf ketika masa jabatannya berakhir.

"Saya juga mengakhiri jabatan saya juga mohon maaf, saya keluar tahanan juga minta maaf ke polisi mungkin ada khilaf sengaja tidak sengaja menyakiti mereka," ujarnya.

Permintaan maaf Jokowi disampaikan saat menghadiri acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024).

Deddy Sitorus: Jangan Omon-omon saja

PDIP menganggap ucapan permintaan maaf Presiden Jokowi sambil menangis tidak tulus dan cuma ingin mendapatkan simpati dari masyarakat. 

Sebelumnya Jokowi meminta maaf sambil menangis dalam acara jelang HUT RI di Istana Merdeka. 

Politisi PDIP yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai Jokowi tidak tulus. 

Deddy Sitorus mengatakan bahwa Jokowi cuma ingin mendapatkan perhatian masyarakat. 

Menurutnya, tangisan Jokowi bertentangan dengan tindakannya selama ini. 

"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy, Jumat (2/8/2024).

Deddy menegaskan, seharusnya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat jika serius untuk minta maaf.

"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," ujarnya.

Dia meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).