NASIB Udin Bersama Istri dan Anaknya Tinggal di Toilet Umum Selama 5 Tahun, Tak Ada Biaya Sewa Rumah

“Jadi saya minta izin sama kepala desa untuk tinggal di sini (toilet), dan diizinkan dan lahan ini juga milik mertua,” ucapnya.

Selain sudah tinggal selama 5 tahun di toilet umum tersebut, Udin juga mengaku kesulitan karena ruangannya yang sempit.

Udin hanya berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan untuk tempat tinggal yang layak.

Pemerintah Tidak Akan Batalkan Tapera

Terkait kondisi masyarakat yang masih banyak yang belum memiliki rumah, Pemerintah sedang mempersiapkan program Tapera masuk ke pegawai PNS dan swasta. 

Pemerintah memastikan tidak akan membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Program ini akan terus berjalan karena sudah amanatkonstitusi. 

Hal ini diungkap oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. 

"Dan itu tugas konstitusi karena ada UU-nya, dasar hukum UU 1/2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, serta UU 4/2016 tentang Tapera. Tapera ini diatur oleh UU," kata Moeldoko.

Moeldoko menyebut Tapera merupakan program perpanjangan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi PNS.

Program tersebut diperluas dengan menyasar pegawai swasta.

Pemerintah, kata Moeldoko, memperluas program tabungan perumahan karena terjadi backlog atau krisis kebutuhan rumah.

Berdasarkan data BPS kata Moeldoko, terdapat 9,9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Untuk itu kita berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu gak seimbang. Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa walaupun terjadi inflasi bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya," katanya.

Moeldoko pun menyampaikan, sudah menjadi tugas negara dalam menyelesaikan masalah krisis kebutuhan perumahan tersebut. Oleh karenanya kata dia, sejumlah negara juga memiliki program yang sama seperti Tapera.