REAKSI Jokowi Soal Kaesang Pangarep Dikabarkan Maju Calon Wali Kota Bekasi, Beri Restu?

Hendrawan menerangkan, PDI-P memiliki cara sendiri menyikapi kader yang membangkan keputusan partai.

"Kader yang demikian cenderung akan dikucilkan," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Selain itu, dia menilai bisa saja apa yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam hal ini, menurutnya, Mahkamah Kehormatan Partai bisa memberikan masukan pada Megawati.

"Mahkamah Kehormatan Partai akan memberi masukan (catatan tentang Jokowi) dalam suatu rapat DPP. Tapi saya lihat Pak Jokowi merasa happy dan digdaya dengan apa yang dilakukannya," terang Hendrawan.

Lebih jauh, ia juga menilai apa yang disampaikan Adi Prayitno merupakan pandangan umum bahwa Jokowi menjadi tembok tebal penghalang untuk berkoalisi.

Meski begitu, sekali lagi dia menyampaikan bahwa sikap politik partainya akan diputuskan oleh Megawati.

"Yang disampaikan Mas Adi adalah penilaian umum. Namun dalam politik ada bagian dinamika dan momentum politik yang eksklusif ranah para ketua umum, yang menyisakan ruang kejutan dan ketakterdugaan," pungkasnya.

Sebelumnya juga, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan atau PDIP Komarudin Watubun menyebut, Presiden Jokowi sudah tak lagi menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Sebab, sikap politik yang bersangkutan sudah berbeda dengan partainya. 

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja (masih kader PDIP)," kata Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selain itu, status Gibran juga sudah tak lagi jadi kader PDIP. "Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Adi menjelaskan, hubungan antar elite harus dilihat dalam kans PDI-P berkoalisi dengan Prabowo.

Dia mengakui bahwa Prabowo memang tidak memiliki persoalan yang serius dengan Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata Adi, bukan tidak mungkin PDI-P mempertimbangkan bergabung dengan Prabowo usai pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Sebab Adi menyebut bisa saja romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo berakhir ketika serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter