REAKSI Jokowi Soal Kaesang Pangarep Dikabarkan Maju Calon Wali Kota Bekasi, Beri Restu?

TRIBUN-MEDAN.com - Putra Bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep dikabarkan maju dalam Calon Wali Kota Bekasi. Ketua Umum PSI itu disebut-sebut maju dalam Pilkada Bekasi. 

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi yang ditemui usai meninjau Pasar di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024) memberikan komentar datar. 

Menurut Jokowi hal itu sebaiknya ditanyakan ke PSI sebagai partai tempat Kaesang bernaung.

"Tanyakan ke partai, ke PSI, tanyakan ke PSI," ujar Jokowi usai meninjau pasar di Karawang, Jawa Barat, Rabu, (8/5/2024).

Jokowi enggan menjawab saat ditanya apakah mendukung atau merestui putranya tersebut maju dalam pemilihan wali kota. Menurut Presiden itu merupakan urusan partai.

"Tanyakan ke PSI. Itu urusan partai," katanya.

Sebelumnya putra bungsu Presiden Republik Indonesia (RI), Kaesang Pangarep ikut masuk bursa penjaringan Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) Bekasi melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB.

Ketua Umum Relawan Nasional Pro Prabowo Gibran (Pa-Gi) Ricard Efendi Siregar mengatakan pihaknya sudah mengambil formulir pendaftaran penjaringan bacalon Bekasi untuk Kaesang Pangarep di kantor DPC PKB Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (6/5/2024).

“Pengambilan formulir hari ini kami lakukan atas keinginan dan permintaan masyarakat kota bekasi yang menginginkan Kaesang jadi Wali Kota Bekasi, kami lalukan jejak pendapat serta sosialisasi, ternyata masyarakat Kota Bekasi butuh perubahan yang lebih baik ke depan,” kata Ricard, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Soroti Dugaan Korupsi Dana Desa Halaban: Saya Cek ke Inspektorat

Baca juga: KRONOLOGI Mobil Porsche Tabrak Markas Polisi di Medan

Ricard yakin Ketua Umum (Ketum) PSI itu akan menyambut baik usungan formulir yang telah diambil pihaknya sehingga berharap Kaesang dapat mengembalikan formulir sebelum batas waktu maksimal.

Walaupun informasi pengembalian formulir itu belum disampaikan secara langsung ke Kaesang bahkan juga DPD PSI Kota Bekasi.

“Kami sudah komunikasi bukan langsung dengan mas Kaesang tapi ke bagian dari instrumen mereka yang sudah komunikasi dengan kami, yaitu PSI Pusat, dan PSI Kota Bekasi belum,” jelasnya.

Sekretatis DPC PKB Kota Bekasi, Alit Jamaluddin mengataka, sudah memberikan secara resmi formulir penjaringan itu ke Ricard.

Pihaknya hingga kini tinggal menunggu apakah formulir itu akan dikembalikan kembali sebagai status resmi mendaftar atau justru tidak dilakukan.

“Kalau yang mengambil bukan yang bersangkutan langsung, paling tidak nanti yang mengembalikan harus Kaesang langsung.

Baca juga: Resep Krengsengan Hati Kambing yang Bikin Penikmatnya Ketagihan

Baca juga: Taklukan Persitara 4-0, Labura Hebat FC Pastikan Lolos ke Babak 32 Besar Liga 3 Nasional

Kami berharap Kaesang kalo toh beliau serius mempunyai niat maju menjadi bakal calon wali kota ya beliau datang untuk mengembalikan formulir,” imbuh Alit.

Alit mengungkapkan sudah terdapat delapan nama yang sudah mengambil formulir pendaftaran penjaringan tersebut.
Dua nama dipastikan tidak mengembalikan, lima nama sudah mengembalikan dan sudah diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Lalu satu nama masih menunggu kepastian.

“Lima orang itu yang pertama ada H. Sudjatmiko beliau dari internal, kedua Mochtar Mohammad, Ketiga Tri Adhianto, keempat Solihin atau Gus Shol, kelima masyarakat umum beliau putnawiraaan tni Brigjen Kamal, dua orang yang tidak mengembalikan, ada nofel staffnya tidak mengembalikan dan satu lagi temen temen Anshor, lalu satu Kaesang masih menunggu,” pungkas Alit.

Gibran: Perahunya Sudah Disiapkan

Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih 2024-2029, menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan atau PDIP Komarudin Watubun menyebut, Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raja sudah tak lagi menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Sebab, sikap politik Jokowi dan Gibran sudah berbeda dengan partainya. 

Terbaru, Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menyebutkan, Presiden Jokowi masuk dalam kategori kader yang mbalelo atau membangkang dan memberontak. Bahkan, kata Hendrawan Supratikno,kader yang demikian cenderung akan dikucilkan.

Terkait pernyataan politikus senior PDIP tersebut, Gibran Gibran Rakabuming Raka pun menanggapinya dengan santai.

Gibran pun membocorkan ihwal langkah politik ke depannya usai disebutkan tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP). 

Putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku sudah menyiapkan rencana untuk berlabuh ke partai politik (parpol) lain.

Namun, Wali Kota Solo itu masih enggan membeberkan terkait parpol apa yang akan menjadi naungan baru dirinya nanti. 

"Kita sudah menyiapkan road map ke depan,"tegasnya.

Terkait arahnya ke mana dan iktu siapa sudah disiapkan oleh pihaknya.

"Arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa sudah kami siapkan,” imbu dia, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (3/5/2024). 

Saat ini, kata Gibran, dirinya lebih baik fokus menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo.

Sebagai Wakil Presiden terpilih, ia juga fokus menyerap berbagai aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan yang ada tetap turun ke akar rumput," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran berkomitmen memaksimalkan kinerja pada 100 hari pertama usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024 mendatang.

"Kami sudah menyepakati untuk meminimalkan learning process (proses belajar) dan juga proses adaptasi," katanya.

Oleh karena itu, begitu dilantik ia bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto akan langsung bekerja. "Kami langsung kerja, kerja, kerja, dan mengeksekusi. Apalagi yang kemarin juga kami sering lontarkan saat kampanye. Kami siapkan quick win (program percepatan) 100 hari ke depan," bebernya.

Di masa pemerintahannya bersama Prabowo Subianto, pihaknya sudah menyiapkan peta jalan program kerja.

"Kami sudah menyiapkan roadmap ke depan arahnya ke mana," katanya.

Ia juga memastikan peta jalan yang disiapkan di masa pemerintahannya ke depan berbeda dengan peta jalan di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Itu roadmap saya, bukan beliau. Beda lagi," katanya.

Presiden Jokowi kategori kader membangkang

Sebelumnya, Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam kategori kader yang mbalelo atau membangkang dan memberontak.

Hal itu ia sampaikan merespons penilaian pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno bahwa Jokowi adalah tembok tebal bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Diukur dari AD/ART Partai, Pak Jokowi masuk kategori kader mbalelo," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2024) malam.

Hendrawan mengatakan itu merujuk pada apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap PDI-P pada Pilpres 2024.

Menurutnya, Jokowi berseberangan dengan sikap politik PDI-P untuk Pilpres 2024.

Hendrawan menerangkan, PDI-P memiliki cara sendiri menyikapi kader yang membangkan keputusan partai.

"Kader yang demikian cenderung akan dikucilkan," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Selain itu, dia menilai bisa saja apa yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam hal ini, menurutnya, Mahkamah Kehormatan Partai bisa memberikan masukan pada Megawati.

"Mahkamah Kehormatan Partai akan memberi masukan (catatan tentang Jokowi) dalam suatu rapat DPP. Tapi saya lihat Pak Jokowi merasa happy dan digdaya dengan apa yang dilakukannya," terang Hendrawan.

Lebih jauh, ia juga menilai apa yang disampaikan Adi Prayitno merupakan pandangan umum bahwa Jokowi menjadi tembok tebal penghalang untuk berkoalisi.

Meski begitu, sekali lagi dia menyampaikan bahwa sikap politik partainya akan diputuskan oleh Megawati.

"Yang disampaikan Mas Adi adalah penilaian umum. Namun dalam politik ada bagian dinamika dan momentum politik yang eksklusif ranah para ketua umum, yang menyisakan ruang kejutan dan ketakterdugaan," pungkasnya.

Sebelumnya juga, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan atau PDIP Komarudin Watubun menyebut, Presiden Jokowi sudah tak lagi menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Sebab, sikap politik yang bersangkutan sudah berbeda dengan partainya. 

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja (masih kader PDIP)," kata Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selain itu, status Gibran juga sudah tak lagi jadi kader PDIP. "Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Adi menjelaskan, hubungan antar elite harus dilihat dalam kans PDI-P berkoalisi dengan Prabowo.

Dia mengakui bahwa Prabowo memang tidak memiliki persoalan yang serius dengan Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata Adi, bukan tidak mungkin PDI-P mempertimbangkan bergabung dengan Prabowo usai pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Sebab Adi menyebut bisa saja romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo berakhir ketika serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter