Eks Kepala dan Bendahara BPBD Deli Serdang Ditahan, Korupsi Dana Sosialisasi Penanggulangan Bencana

Karena merasa dipecat sepihak mereka pun menyampaikan laporan dugaan korupsi. 

Kasus ini langsung ditanggapi oleh Kejari dengan cepat. Beberapa hari setelah dugaan korupsi dilaporkan Kajari Deli Serdang, Mochamad Jeffry telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan.

Seksi Pidana Khusus pun telah memanggil dan memeriksa pihak BPBD termasuk beberapa pihak hotel tempat kegiatan sosialisasi dilakukan. 

Mengenai anak-anak honorer ini, Amos mengatakan 20 orang terpaksa tidak disambung lagi kontraknya untuk 2024 karena berbagai pertimbangan. Faktor utamanya adalah masalah kinerja.

Dalam hal ini Amos mengatakan penilaian dilakukan oleh masing-masing Kepala Bidang (Kabid).  

"Pertimbangan karena penilaian berkaitan kinerja.  Aku nggak tau nilainya karena Kabidnya yang menilai," ucap Amos. 

Amos yang juga pernah menjadi Camat Hamparan Perak dan Sibolangit termasuk yang saat ini diasesmen jabatannya oleh Bupati Deli Serdang, M Ali Yusuf Siregar. Dari 29 orang pejabat yang diasesmen Amos termasuk salah satu.

"Iya aku ikut asesmen juga. Ya aku serahkan saja sama pimpinan. Apa kata pimpinan ya aku ikut aja. Di suruh di sini katanya ya siap. Mau dimana saja kita harus siap," katanya.

Napak Tilas Kasus Honorer Dipecat tapi Langsung Ada Pengganti

Puluhan tenaga honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang geruduk dan melakukan aksi unjukrasa di kantor Bupati Deli Serdang Kamis, (11/1/2024).

Mereka melakukan aksi karena dipecat Kepala BPBD Deli Serdang, Amos F Karo Karo. Mereka melakukan aksi dengan membawa alat pengeras suara.

Selain itu spanduk besar dan poster juga mereka pegang dan angkat tinggi-tinggi. Poster-poster berisi tuntutan meminta agar Bupati Deli Serdang, M Ali Yusuf Siregar bisa mencopot Amos F Karo-Karo.

Ketika menyampaikan tuntutan beberapa orang tenaga honorer pun menyampaikan sambil menangis.

"Kami berharap bisa bekerja kembali di BPBD. Kami mempertanyakan kenapa kami diberhentikan sepihak tanpa ada SP 1,2 dan 3. Padahal akhir Desember lalu kami itu masih berada di lapangan," ucap Tiara.

Para tenaga honorer menyebut total ada 32 orang tenaga honorer BPBD yang dipecat. Mereka mulai bekerja dari empat sampai tiga bulan lalu.

Ketika itu mereka mempertanyakan mengapa disaat mereka diberhentikan ternyata langsung ada penggantinya.

"Kami sudah tidak boleh masuk lagi semenjak 2 Januari lalu. Sekarang sudah ada penggantinya. Kami sudah ada SK sebenarnya kalau mereka belum," kata Rendi.

(dra/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter