Anggota DPRD Sumut Ragu Anggaran PON Rp 800 Miliar dari APBD Sumut Bisa Dipenuhi

"Mending kita selamatkan 800 miliar untuk gagal bayar multiyears kemarin, kerugian Dinas PUPR dan kita jaga untuk guru-guru GTT yang kemarin sempat gajinya tidak dibayar 3 bulan, di Maret baru dibayar 2 bulan," katanya.

Hendro juga mengatakan, dari informasi yang diterima pihaknya, gaji untuk GTT harus berkurang tahun ini dari hitungan yang seharusnya 30 jam menjadi di bawah 24 jam. 

"Dan untuk biaya pendidikan kita, kesehatan kita, karena Rp 800 miliar itu besar. Informasi kita terima gaji GTT yang diterima sekarang sudah di bawah Rp 2 juta. Serta kita butuh kuota PPPK guru yang lebih banyak. Apalagi kita akan ada pilkada, jadi bebannya besar sekali ini," ucapnya.

Ia menyebut, urgensi dari pelaksanaan PON juga tidak signifikan untuk membangkitkan ekonomi di Sumut. Hendro mengaku pihaknya sudah mengecek ke Papua, Jawa Barat.

"Kalau hasil audit BPK bahwa kita harus mengamankan Rp 3,4 triliun di tahun 2024 ini, darimana sumbernya? Ya salah satunya adalah dana persiapan PON itu kalau bisa kita anggarkan ke situ karena kita berharap pemerintah pusat bisa memahami kondisi keuangan di Sumatra Utara," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter