BAWASLU Mulai Bicara Keras Soal Bansos di Pemilu, Sekarang Larang Penyaluran Demi Kepentingan Paslon

Esti mengaku merasakan paket bansos yang melimpah menjelang hari pemungutan suara. Ia mengamati bansos seolah tak berhenti sebelum pencoblosan Pemilu 2024.

“Bombardir bansos yang mengalir tiada henti belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos,” ucap dia.

Esti kemudiam menjelaskan pada kisaran November-Desember 2023 lalu ada bantuan program keluarga harapan (PKH), lalu BPNT, hingga BLT el nino.

Memasuki Januari dan Februari, PKH dan BPNT juga kembali dikeluarkan. Padahal, kata dia, pada 2022 dan 2023 kedua bantuan itu dikeluarkan pada awal Maret.

Esti mengaku tak ingin cara bombardir bansos itu dipakai saat masa Pilkada. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai harus melakukan evaluasi.

“Supaya yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama sebelum coblosan, gubernur, bupati, wali kota incumbent menggelontorkan yang sama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan banyak bansos yang bergulir entah siapa penyelenggaranya dan diberikan ke masyarakat mana.

"Ada kesemrawutan. Macam-macam bansos, macam-macam yang menyalurkan siapa, bebannya terhadap bansos (dari program Kemensos)," kata Marwan dalam rapat kerja dengan Mensos Risma di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

"Ini menyakitkan Bu (Risma). Kita harap sebenarnya ini ibu berteriak tentang ini (semrawut bansos). Kalau bukan ibu yang menyalurkan, bukan lewat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kok salah Kemensos?" sambung politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Marwan khawatir pada ujungnya ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek dan mengeluarkan rekomendasi, yang akhirnya disalahkan adalah Kemensos.

Ia bertanya-tanya di balik banjir bansos yang dikucurkan.

Menurutnya, label bantuan sosial itu akan mengarah kepada Kementerian Sosial pimpinan Risma.

Padahal, Marwan menganggap bansos itu bisa saja datang bukan dari perintah menteri PDI Perjuangan tersebut.

"Ini kan gak adil, orang yang menyalurkan, tapi karena ini bansos, evaluasi BPK salahnya Bu Risma memerintahkan. Ini gak adil, padahal yang disalurkan ini kita gak tahu siapa yang menyalurkan kepada siapa, kok penilaiannya kepada kemensos?" tandasnya.

Mensos Risma membalas bahwa dia harus gerak cepat untuk menyalurkan bansos kepada warga miskin yang membutuhkan.