TULISAN Megawati Sindir Politik Dinasti Jokowi, Bahlil Balas Serangan Ketum PDIP: Jangan Suudzon

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi tulisan Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri di harian Kompas. 

Megawati menyindir kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan keluarga. Dalam tulisan itu, Megawati mengkritik politik dinasti yang diduga dilakukan Jokowi. 

Megawati juga menekankan agar kepemimpinan seperti itu untuk bertobat dan bakal dicatat dalam sejarah Indonesia. 

Bahlil menilai tulisan Megawati sudah menuding tanpa bukti dan sebagai opini yang sesat. 

Bahlil membantah bahwa dalam Pilpres 2024 terjadi penyalahgunaan kekuasaan terstruktur, sistematis, dan masif.

Ia menantan Ketua Umum PDIP itu untuk membuktikan tudingan tersebut. 

“Kalau nepotisme itu kan disampaikan oleh Prof Eddy ya di dalam kesaksian di MK, luar biasa sekali itu. Itu kan masuk dalam kategori pidana kalau tidak salah ya, tidak cocok dimasukkan dalam kasus sengketa pemilu. Itu kata Prof Eddy, aku kan bukan orang hukum,” ucap Bahlil, Senin (8/4/2024).

“Selama itu (dugaan penyalagunaan kekuasaan, TSM -red) bisa dibuktikan monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan-dugaan, yang namanya duga, kita juga jangan suudzon. Kita apa ya istilahnya? Boleh berpikir tapi jangan kita memvonis orang, dia gak pernah bilang dia akan memutuskan. Kita hargai apa yang sedang bergulir di pengadilan sekarang,” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan, tidak melihat adanya indikasi dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang dirumorkan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif.

“Enggak ada. Masa Mas Gibran nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden. Dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi Wapres atau Presiden? Kalau itu ada oke, kan tidak ada juga yang mengatakan,” ucap Bahlil.

“Juga yang mengatakan bahwa anak Gubernur nggak boleh anaknya jadi Gubernur atau Wagub, nggak ada juga kan? Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat dan syaratnya kan sudah dipenuhi. Keputusan MK kan sudah ada dan dia punya pengalaman. Di mananya yang kita harus meragukan kemampuan Mas Gibran,” ungkapnya, mempertanyakan.

Tulisan Megawati di Kompas

"Kenegarawanan Hakim Konstitusi", itulah judul tulisan presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri hari ini di harian kompas.

Bak surat terbuka terhadap penguasa di awal tulisannya Megawati menekankan "tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila presiden terkesan memperjuangakan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal, sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia”.

Mega juga menulis Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi kecurangan terstruktur, sistematis dan massif.