FAKTA AHY Jadi Menteri hingga Konflik vs Moeldoko: AHY Dilantik, Moeldoko Gagal Begal Partai

Pasalnya, pihaknya mengira Demokrat baru akan mendapat posisi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena berhasil membantu memenangkan keduanya.

"Pikiran kami kalau masuk pemerintahan dalam konteks 2024-2029. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari Pak Presiden Joko Widodo dan mungkin karena membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, bagi kami kalau ada panggilan negara tentu saja kita sambut dengan baik," kata Andi dalam Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Andi menuturkan, ketika tawaran itu datang, Ketua Umum Partai Demokrat langsung bertemu dengan Prabowo untuk berkonsultasi.

Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut mendorong langsung ke AHY agar masuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Faktor dorongan inilah yang menjadi andil Prabowo di balik bergabungnya Demokrat ke pemerintahan saat ini setelah sembilan tahun lamanya menempuh jalur oposisi.

Terlebih, kata dia, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merestui putra sulungnya menjadi seorang menteri.

"Mas AHY bertemu dengan Pak Prabowo, dan kemudian pada saat itu berkonsultasi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mendorong untuk masuk pemerintahan Pak Jokowi, dan Pak SBY merestui," ungkap dia.

Andi menambahkan, posisi Menteri ATR/BPN yang diemban AHY bukan lah jabatan yang sangat politis.

Menurutnya, jabatan yang ditempat AHY sepenuhnya lebih banyak memberikan pelayanan, mulai dari pelayanan sertifikasi tanah hingga pelayanan pemberantasan mafia tanah.

"Kebetulan posisinya menteri ATR ini pada dasarnya kementerian non-politik, lebih bersifat pelayanan, pelayanan sertifikasi tanah, pelayanan pemetaan tanah, pelayanan sengketa tanah, terutama pelayanan untuk menghadapi mafia tanah," imbuh dia.

AHY Dilantik, Moeldoko Gagal Begal Partai

Andi Mallarangeng juga menyinggung soal perseteruan AHY dengan Moeldoko beberapa waktu silam.

Ia mengatakan, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo saat ada persoalan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Andi, saat itu Presiden menjelaskan bahwa Istana tak ada kaitan dengan tindakan Moeldoko yang membuat kepengurusan tandingan Partai Demokrat.

"Kami kan minta langsung, minta penjelasan kepada Pak Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi langsung juga menerima, memberi waktu untuk bertemu dengan Mas AHY, memanggil Mas AHY ke Istana dan memberi penjelasan ke Mas AHY," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).