Kilas Balik AHY Kritik Jokowi Dalam Pidato Politiknya, Kini Malah Gabung Jadi Menteri

"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," kata AHY dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta, pada saat itu.

AHY bahkan menyatakan kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Partai Demokrat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

kesempatan yang sama, AHY juga mengkritik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk yang inkonstitusional.

Akan tetapi, pemerintah memutuskan menerbitkan Perppu supaya UU Cipta Kerja tetap bisa berjalan. Menurut AHY, Partai Demokrat menolak pengesahan UU Cipta Kerja dengan berbagai alasan.

Yakni kurang berpihak kepada tenaga kerja dan proses pembuatannya dilakukan tergesa-gesa.

 "Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi," ucap AHY.

Pengesahan UU Cipta Kerja akhirnya memantik protes besar dari masyarakat.

Melihat kenyataan itu, AHY juga menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi yang malah tidak melibatkan masyarakat buat melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, tetapi malah menerbitkan Perppu.

"Hal ini kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri kepada pemerintah menurun," ungkap AHY.

"Tidak sedikit yang membatalkan rencana investasinya. Padahal, kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," sambung AHY.

Perlindungan Jokowi dari Ancaman Hak Angket

Menurut peneliti Charta Politika Ahmad Baihaqi, keputusan Presiden Jokowi merekrut AHY ke dalam kabinet adalah langkah strategis buat mengamankan sisa masa pemerintahannya.

"Jokowi ini pintar mencari perlindungan di awal. Apalagi saat ini kan bergulir wacana hak angket. Dia melindungi pemerintahannya dari ancaman hak angket itu," kata Ahmad saat dihubungi pada Jumat (23/2/2024).

Selain itu, kata Ahmad, Jokowi memperhitungkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bisa mengkonsolidasikan kekuatan dengan kubu yang berseberangan maka hak angket kemungkinan bisa menggoyang kepemimpinannya di pengujung masa pemerintahannya yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Jadi sepertinya Jokowi mengantisipasi itu. Apalagi kalau PDI-P sudah bersikap menjadi oposisi kan," ujar Ahmad.

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com