Kilas Balik AHY Kritik Jokowi Dalam Pidato Politiknya, Kini Malah Gabung Jadi Menteri

TRIBUN-MEDAN.com - Dilantiknya AHY menjadi menteri, menandai masuknya Partai Demokrat ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Padahal sebelumnya, hampir 2 periode Partai Demokrat menjadi oposisi.

AHY pun pernah mengkritik Jokowi dalam pidato politiknya. Kini, ia justru bergabung ke pemerintahan setelah diberi jabatan menteri.

Seperti diketahui, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam).

AHY yang merupakan anak sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyangkal tuduhan bahwa jabatan menteri merupakan hadiah karena Partai Demokrat mendukung calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab selama hampir 2 periode pemerintahan Jokowi, Demokrat berada di luar pemerintahan atau bersikap sebagai oposisi.

Menurut AHY, sejak awal Partai Demokrat memang ingin berpartisipasi aktif di legislatif dan eksekutif.

"Yang terjadi hari ini adalah bagian perjuangan, karena Demokrat ingin melanjutkan yang sudah baik, dan terus memberikan masukan serta solusi jika ada permasalahan yang perlu diperbaiki dan sempurnakan. Jadi saya tidak melihat sepeti itu (hadiah mendukung Prabowo-Gibran), karena terlalu banyak asumsinya atau praduganya," ujar AHY usai pelantikan.

AHY mengatakan, langkah Presiden Jokowi mengajaknya masuk ke pemerintahan sebagai persiapan buat masa peralihan kepemimpinan mendatang.

"Dengan bergabungnya kami ke pemerintahan artinya Demokrat dilibatkan dalam transisi pemerintahan dan meyakinkan mengawal ini sukses sampai dengan akhir dan mengawali pemerintahan lima tahun ke depan dengan baik," ujar AHY.

Akan tetapi, pernyataan AHY saat ini bertolak belakang dari tahun lalu.

Ketika itu mantan perwira TNI Angkatan Darat tersebut lantang mengkritik program lumbung pangan (food estate) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Saat itu AHY dalam pidato politik dibacakan pada 14 Maret 2023 menilai program lumbung pangan tidak tepat dan dikritik oleh kalangan akademisi pertanian dan aktivis lingkungan.

Dia mengatakan, program itu terlampau mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, serta mengabaikan faktor ekologi dan sosial.