Makan Siang Gratis Disebut 'Prank', Kini Subsidi BBM dan Elpigi Bakal Dipangkas, Begini Kata TKN

TRIBUN-MEDAN.COM – Heboh soal subsidi BBM dan elpiji bakal dipangkas demi makan siang gratis yang disebut 'prank', begini penjelasan TKN Prabowo-Gibran.

Belakangan heboh soal pemangkasan BBM subsidi demi makan siang gratis yang dicanangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Hal ini tentunya membuat masyarakat resah mengingat saat ini hasil quick count Prabowo-Gibran unggul jauh di atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno beri penjelasan.

Eddy menegaskan pihaknya tidak akan memangkas subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpigi 3kg untuk program makan siang gratis.

Eddy juga menegaskan ini untuk mengklarifikasi pernyataannya ketika wawancara dengan salah satu media asing soal subsidi BBM dan gas elpigi 3kg bakal dipangkas demi program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah.

Eddy menjelaskan pernyataan utuhnya dalam wawancara itu adalah capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengevaluasi pemberian subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi Energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," imbuh dia.

Baca juga: Beda Pilihan Capres, Wanita di Bekasi Dicoret dari KK oleh Ayah: Minta Makan Siang Saja Sama Prabowo

Baca juga: PILU Nasib Wanita Dicoret Ayah dari KK Gara-gara Beda Pilihan Capres: Minta Makan Siang Sama Prabowo

Pimpinan Komisi VII DPR RI ini menjelaskan bahwa pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 500 triliun di tahun 2023.

Sedangkan, Rp 350 triliun digelontorkan pada tahun 2024.

Jumlah subsidi itu, kata Eddy hanya digunakan untuk pertalite dan gas elpiji 3kg.

Menurut dia, 80 persen dari subsidi energi itu justru dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak menerimanya, seperti masyarakat yang mampu dan industri.

"Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," ungkap Eddy.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," jelas dia.