DEMI Program Makan Gratis, Prabowo Bakal Pangkas BBM Subsidi, Pertalite Bakal Dihapus?

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, viral di media sosial mengenai kabar BBM subsidi dipangkas demi program makan gratis yang dicanangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Hal ini tentu membuat masyarakat resah. Mengingat saat ini hasil quick count Prabowo-Gibran unggul jauh di atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Jika Prabowo menjadi presiden, maka program tersebut dapat dijalankan.

Namun, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, memberi penjelasan soal isu subsidi BBM yang bakal dipangkas tersebut.

Ia menegaskan, tak ada pemangkasan subsidi energi, melainkan efisiensi dengan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan elpiji 3kg.

Dengan efisiensi ini, Prabowo-Gibran hendak memastikan bahwa penerima subsidi BBM dan elpiji 3kg tepat sasaran, sehingga anggaran untuk mensubsidi energi dengan sendirinya bisa terpangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis. 

Eddy Soeparno mengatakan, subsidi BBM Pertalite dan elipiji 3kg yang menelan anggaran negara besar-besaran, justru selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.

"Jadi, subsidi energi kita tahun lalu itu Rp 500 triliun. Tahun ini Rp 350 triliun. Porsi terbesar dari subsidi energi itu adalah subsidi untuk pertalite dan elpiji 3 kg. Tetapi, yang menikmati pertalite dan elpiji 3 kg 80 persennya itu masyarakat mampu," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (16/2/2024).

Eddy menyebut, yang menikmati subsidi energi selama ini justru orang-orang kaya.

Ia pun menekankan perlu dilakukan efisiensi terkait subsidi energi, agar anggarannya bisa dipangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis.

"Kita evaluasi dulu pemberian subsidi energi itu untuk kita bisa lakukan efisiensi. Caranya gimana? Pertama, data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? Misalkan saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," tuturnya.

Lalu, Eddy mengatakan, aturan mengenai penerima subsidi energi perlu diperkuat, sehingga tidak sembarang orang bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.

Nyatanya, saat ini, siapa pun bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.

"Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu kemudian dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa. Dan kemudian buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum," jelas Eddy.

"Kalau itu kita lakukan, otomatis kan kebutuhan untuk subsidi energi kan berkurang. Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain. Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis," imbuhnya.