TANGGAPI Tudingan Megawati, KASAD Maruli Contohkan Kasus Kabinda Papua Barat yang Telah Ditindak

TRIBUN-MEDAN.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh personel TNI-Polri kepada masyarakat selama kampanye Pemilu 2024.

Kasad Maruli menyarankan Megawati Soekarnoputri melaporkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat selama kampanye Pemilu 2024 tersebut.

 Menurut Maruli, hingga kini tidak ada intimidasi yang diduga dilakukan oleh jajaran TNI AD.

"Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada. Kalau memang saya sampaikan tadi, kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," kata Maruli di Balai Kartini, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Maruli lantas mencontohkan soal dokumen Pakta Integritas terkait dukungan ke calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pakta Integritas yang dimaksud, yaitu yang diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat yang saat itu dijabat Brigjen TNI KSP Silaban hingga viral di media sosial. Maruli menegaskan, meski tidak ada yang melaporkan, TNI AD tetap mengusut kasus tersebut.

"Tentang Papua kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan. Tapi ada perkembangan. Ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung. Itu kalau memang ada bukti," tegas dia.

Maruli mengatakan, pihaknya tentu kesulitan jika mengusut hanya dengan kata-kata. Untuk itu, dia menyarankan Megawati melaporkan kejadian dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI, termasuk tempat kejadian perkara.

"Kalau memang mau lebih resmi, bisa laporan atau disampaikan ada kejadian di mana kita kan coba tindak lanjut nanti. Jadi kalau sekarang ada omongan intimidasi, itu enggak tahu di mana sulit juga kita tahunya," tutur dia.

"Tapi kalau ada bukti suara, foto, saksi dan segala macamnya mudah-mudahan kita akan cepet ada dasarnya manggil orang," kata dia.

Diketahui, nama Kepala Badan Intelijen (BIN) Daerah Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban, beberapa waktu lalu mendadak jadi sorotan. Ini menyusul viralnya dokumen rahasia Pakta Integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Dokumen yang viral tersebut berisi tanda tangan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban.

Viralnya dokumen itu sehari setelah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso atas dugaan suap terhadap Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing. Ada lima orang ditangkap dalam kasus ini, dan telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Atas kasus Pakta Integritas ini, Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban pun dicopot dari Kabinda Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebelumnya telah membantah keterlibatan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban terkait pakta integritas dukungan ke calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.