Sumut Memilih

Isu Politisasi Bansos, Kantor Pos Indonesia di Siantar Jelaskan Tak Ada Kartu Nama Capres dan Caleg

pascapenyaluran, muncul isi bansos diserahkan kepada warga beserta Kartu Nama Capres dan Cawapres serta Caleg DPRD Kota Pematangsiantar. 

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN / ALIJA MAGHRIBI
Penyaluran bansos dari pemerintah pusat melalui Kantor Pos dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, Jumat (2/2/2024). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Isu bantuan sosial beras yang dipolitisasi untuk Capres dan Cawapres serta Caleg DPRD Kota Pematangsiantar merebak di Siantar.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemerintah pusat melalui Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 10 Kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 10 Kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditujukan pada 16.405 KPM di Kota Pematangsiantar.

Namun pascapenyaluran, muncul isi bansos diserahkan kepada warga beserta Kartu Nama Capres dan Cawapres serta Caleg DPRD Kota Pematangsiantar. 

Supervisor Administrasi dan Umum PT Pos Indonesia Kota Pematangsiantar, Gilbert Sirait mengatakan, surat undangan pengambilan bantuan dicetak secara sistem. Surat itu kemudian diserahkan ke setiap kecamatan untuk disampaikan ke penerima bantuan (KPM). 

“Terkait ada ditempel kartu nama caleg. Kami tidak mengetahui itu. Kami menyerahkan tanpa ada kartu nama. Saya pun marah juga itu, ” kata Gilbert. 

Gilbert mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar ada beras yang diserahkan kepada masyarakat oleh oknum kecamatan dan kelurahan dengan menyertakan kartu capres dan caleg.

Namun laporan resmi dari masyarakat belum mereka terima.

"Sudah saya dengar ini. Nah bila ada masyarakat yang mengetahui penyuluh kelurahan mencoba mempolitisasi bansos, silakan kemari melapor. Ini bantuan pemerintah pusat, bukan politisi," tegas Gilbert. 

Sebelumnya, sejumlah pengurus partai politik mengaku mendapatkan laporan dari simpatisan di lapangan bahwa telah terjadi politisasi dalam penyaluran bansos. 

"Iya benar ada dapat juga info bahwa bansos diberikan bersama dengan kartu caleg. Tapi belum A1. Kemungkinan yang nyalurkan itu penyuluh sekaligus anggota timses, makanya perlu kita cari tahu bersama," kata seorang pimpinan partai baru dalam Pemilu 2024 ini. 

Susanti Sebut Bansos dari Pemerintah Pusat

Sebelumnya, di Kantor Pos Cabang Pematangsiantar, Jalan Sutomo, Jumat (2/2/2024) siang, Susanti Dewayani selaku Wali Kota dan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat, termasuk di Kota Pematang siantar.

"Ini amanah Bapak Jokowi kepada Badan Pangan Nasional atau Bapanas, bekerja sama dengan Bulog dan PT Kantor Pos sebagai penyalur," sebut dr Susanti. 

Susanti mengharapkan Bantuan CPP tersebut bisa turut mewujudkan Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas demi Pematangsiantar Bangkit dan Maju.

(alj/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved