Berita Viral

Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Disebut Tak Akan Ikuti Jejak Mahfud: Mereka Menteri Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut tak akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju hingga habis masa jabatan. 

HO
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut tak akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju hingga habis masa jabatan.  

"Jadi saya menganalisa, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur," jelas Ujang.

Baca juga: Sosok Lo Kheng Hong, Mantan Pegawai Bank Tajir Melintir yang Ahli dalam Bidang Saham

Baca juga: DIKIRA Cuma Gosip. Wanita Ini Gemetar Lihat Sosok Suami Jadi Pengantin, Rupanya Benar Menikah Lagi

Baca juga: Ingat Alfi Damayanti? Dulu Viral Bongkar Aksi Mesum Bosnya di Pabrik, Kini Punya Profesi Mentereng

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDIP yang berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur pasca calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD lebuh awal mundur kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mencontohkan perlakuan yang dialami Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

Padahal, Risma yang kader PDIP itu menaruh perhatian dan memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," jelas Hasto.

Berbeda dengan situasi saat ini, lanjut Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan unsur politisasi dan elektoral.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam kampanye akbar bersama ribuan warga di Lampung, Minggu (28/1/2024).

Daerah-daerah yang dimaksud Hasto yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini pun menyebut ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir. Sehingga, Hasto sangat menyayangkan aksi tersebut.

"Seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam. Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," pungkas Hasto.

Tanggapan Istana

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo mundur.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved