Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Disebut Tak Akan Ikuti Jejak Mahfud: Mereka Menteri Profesional

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut tak akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju hingga habis masa jabatan. 

Hal ini berdasarkan latar belakang kedua tokoh tersebut. 

Sri Mulyani dan Basuki Hadimujono tidak akan mengikuti langkah Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menko Polhukam, kenapa?

Diketahui, isu Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan tengah santer terdengar. 

Kabarnya Sri Mulyani paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. 

Namun semua masih menjadi teka-teki, sebab Sri Mulyani tak memberi jawaban pasti terkait isu tersebut. 

Kendati demikian, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet Jokowi.

Apalagi, Ujang menyebut jika isu mundurnya Sri Mulyani dan Basuki sudah beredar sejak 2 bulan lalu.

"Ini isu mundur sudah 2 bulan lalu sudah santer, tapi kan tidak mundur juga. Jadi saya melihatnya tidak akan mundur Sri Mulyani dan Basuki," kata Ujang saat dihubungi Tribun Network, Jumat (2/2/2024).

Ujang membeberkan alasan kenapa Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet.

"Karena Sri Mulyani ditunjuk langsung oleh Presiden, dia menteri Profesional, bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Kalau Pak Basiki dulu juga dari profesional, ditunjuk oleh Jokowi walaupun saat ini punya KTA PDIP," ungkap Ujang

"Jadi saya melihat itu hanya isu, kalau profesional itu sulit untuk mundur, kecuali dari Partai. Kalau partai bisa, partainya mencabut bisa mundur," sambung dia.

Ujang juga menyakini bahwa Sri Mulyani dan Bssuki tidak akan mundur karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban negara.

Sehingga, dia berharap seluruh menteri yang berada di Kabinet bisa menjalani tugasnya hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

"Saya meyakini tidak akan mundur karena, ini bukan persoalan Jokowi, ini persoalan tanggungjawab kepada negara, ketika menteri diberikan tanggung jawab hingga Oktober 2024, dijalani dengan senang hati. Dengan tanggung jawab hingga tuntas dan akhir," katanya.