Pj Gubernur Sumut Nyatakan Komitmen untuk Tingkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengatakan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikelola Pemprov Sumut.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Auditorat Utama Keuangan Negara, Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

"Pemprov Sumut seperti diketahui sudah sembilan kali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Tentunya ini menjadi komitmen Pemprov Sumut untuk meningkatkan akuntabilitas, transpransi pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan," ujarnya.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Minta PB PON dan OPD Disiplin Melaksanakan Tugas

Sedangkan, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit menyampaikan, tujuan dari pemeriksaan atas laporan keuangan memberikan opini. Dan, atas kewajaran laporan keuangan.

"Opini laporan keuangan dapat berubah kapan saja tergantung pada bagaimana akuntabilitas setiap instansi pemerintah dalam mengelola keuangan negara, yang dipercayakan kepada mereka setiap tahunnya,” katanya.

Menurutnya, BPK sudah memberikan opini WTP kepada dua kementerian dan empat lembaga negara. Seperti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BNP, BPKS, BP Batam, dan BPKH.

Kemudian, dari 283 pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera, BPK memberikan opini WTP kepada 261 Pemda, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 21 Pemda, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 1 Pemda.

Sementara itu, terdapat 56 Pemerintah Kota (pemko) dan 189 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang mendapat opini WTP dari BPK RI.

“Kementerian dan Lembaga dapat menyampaikan laporan keuangan Unaudited kepada BPK paling lambat tanggal 16 Februari untuk BNPP, BPKH, BP Batam dan BPKS, dan tanggal 29 Februari 2024 untuk Kemendagri dan Kemenag. Sedangkan untuk pemerintah daerah, kami mengharapkan Laporan Keuangan Unaudited diserahkan paling lambat tanggal 24 Maret 2024,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan keuangan tahun ini, kata Supit, BPK akan mencermati akun atau belanja pemerintah yang dianggap berisiko tinggi. Seperti belanja operasional dan belanja bantuan sosial.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Hassanudin Beri Hadiah Umrah Gratis di Acara HUT ke 274 Kabupaten Langkat

Diharapkan agar selama proses pemeriksaan, tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa dapat menjaga bersama nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme.

“Selama proses pemeriksaan, tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa harus dapat menjaga bersama nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme, sebagai landasan utama dalam bersinergi demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Qoumas, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V Slamet Kurniawan, para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta para Gubernur di wilayah Jawa dan Sumatera.

(*)