KPU Tak Gubris Usul Presiden Jokowi Agar Format Debat Capres Diubah, Begini Pernyataan Hasyim Asyari

Ia juga berpendapat bahwa format debat tak perlu diperbaiki lagi. Namun, Ketum PKB itu juga mengingatkan soal netralitas presiden.

"Nggak ada sih, ya namanya debat ya seperti itu, apanya yang mau dievaluasi, kalau mau evaluasi debat tanpa waktu," ujarnya.

"Presiden punya hak untuk menilai tapi hati-hati jangan sampai kejebak dalam keberpihakan," sambungnya.

Cawapres Mahfud Md juga menilai Ganjar Pranowo tak menyerang personal lawan saat debat ketiga Pilpres 2024. Mahfud memandang sejak awal Ganjar tak meminta agar rahasia negara dibocorkan.

"Kemarin menurut saya ndak personal juga, Pak Ganjar kan? Enggak personal dan tidak ada personal dan tidak ada rahasia negara yang minta dibocorkan," kata Mahfud, Selasa (9/1/2024).

Mahfud menjelaskan saat debat Ganjar meminta keterbukaan anggaran pertahanan. Sementara, kata dia, yang dimaksud rahasia negara yang tak bisa dibocorkan adalah rencana intelijen maupun tempat-tempat vital yang tak bisa sembarangan dibuka ke publik.

Dalam konteks debat ketiga Pilpres 2024, Mahfud memandang semestinya pertanyaan Ganjar soal alutsista. "Dijelaskan aja 'itu ndak bekas' atau bekas tetapi ini anggarannya biar publik tahu. Menurut saya ndak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan kemarin. Coba saya minta tahu yang mana yang rahasia negara. Kan semuanya nonton, apa rahasia yang harus diminta oleh salah seorang capres. Itu semua hal yang milik publik dan sudah menjadi berita," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Debat Capres, Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Ihwal kepemilikan lahan 340.000 hektare itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies.

"Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki," ucap Anies.

Selain itu, Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan. Anies menyinggung terkait anggaran Rp 700 triliun yang ia sebut untuk membeli alat-alat alutsista bekas.

"Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah," katanya.

Tanggapan Pengamat