Kanwil Kemenkumham Sumut Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan: Kendalikan Penyakit Menular

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memastikan hak setiap warga binaan terpenuhi.

Karena itu, mereka pengin membidangi layanan kesehatan bahkan terus meningkatkan. Seperti melakukan koordinasi pengendalian penyakit menular TBC.

"Dan, HIV Aids di lapas, rutan dan LPKA. Overkapasitas di UPT Pemasyarakatan menghambat usaha untuk pencegahan penularan tuberkulosis (TB)" ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Mhd. Jahari Sitepu di ruang Saharjo, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumut Terima Audiensi MPW Pemuda Pancasila

Ia menambahkan, tidak adanya ruangan pemisahan untuk narapidana, tahanan dan anak yang sakit TB minimal selama dua pekan dan ventilasi yang kurang baik di dalam sel serta kamar.

"Jadi menyebabkan mudahnya penyebaran penyakit. Maka tidak hanya berdampak pada penghuni UPT pemasyarakatan namun juga petugas yang ada di lingkungan UPT pemasyarakatan," katanya.

Selain itu, kata dia, TBC dan HIV masih jadi masalah di masyarakat sehingga mendapatkan prioritas untuk segera diselesaikan hingga akhir 2030.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang sehat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

"Pencegahan penyakit menular khususnya di lingkungan lapas, rutan dan LPKA dilaksanakan dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kebersihan lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumut Peringati Hari Sumpah Pemuda: Harus Ada Tolong Menolong Lintas Generasi

Menurutnya, sebanyak 35 lapas, rutan dan jajaran sedang melaksanakan skrining ACF TBC dengan target 27.420 orang serta sudah terlaksana di 27 UPT pemasyarakatan jajaran.

Ia berharap UPT Pemasyarakatan dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan.

"Diskusi terkait layanan kesehatan warga binaan khususnya permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam memberikan layanan kesehatan untuk warga binaan," ungkapnya.

(*)