NASIB Ketua KPK Firli Bahuri Usai Diperiksa 10 Jam, Kini Tak Punya Ajudan Lagi, Sudah Ditarik Polri

"Gua udah dinas di Bareskrim. Udah, udah. Gua ditarik di Bareskrim," jelasnya.

Kevin sendiri sebelumya telah dua kali dimintai keterangannya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pemeriksaan pertama berlangsung pada Jumat (13/10/2023) lalu. Ia kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu (18/10/2023).

Kasus dugaan pemerasan itu saat ini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan.

Hindari Wartawan, Firli Bahuri lebih memilih menyampaikannya lewat siaran pers

Alih-alih memberikan keterangan kepada para wartawan di Bareskrim, Firli Bahuri lebih memilih menyampaikannya lewat siaran pers.

Berikut siaran pers Firli Bahuri terkait pemeriksaan dirinya di Bareskrim Polri:

Pemberantasan Korupsi Butuh Sinergi & Orkestrasi

Jakarta, 24 Oktober 2023
----- 

Kehadiran saya hari ini (24/10) memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kepada penyidik adalah bentuk Esprit de Corps dalam perang badar pemberantasan korupsi bersama Polri.

Saya hadir lebih awal di Mabes Polri dan pemeriksaan oleh para penyidik Polda tersebut dilakukan dengan sangat profesional, tidak ada perlakukan khusus maupun pengistimewaan. 

Untuk itu saya sangat menaruh respect atas kerja penyidik. Mereka para penyidik hebat yang dimiliki Polri. Selama pemeriksaan saya juga diberi kesempatan beribadah dan menjadi imam solat. 

Sejarah akan mencatat untuk pertama kali purnawirawan Polri dan sebagai pimpinan KPK, pulang ke rumah besar untuk kerja sama demi Indonesia bebas korupsi. Tanpa drama, kecuali sempat ada penyesuaian proses & prosedur, dan hari ini saya hadir penuhi. 

Pada kesempatan ini saya ingin juga ingin kembali menyampaikan bahwa untuk membersihkan negeri ini dari praktik korupsi diperlukan sinergi & orkestrasi pemberantasan korupsi.

Semua pihak dalam kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, APH, Penyelenggara Negara, Aparat Keamanan dan Parpol serta semua Kementerian/Lembaga wajib melibatkan diri untuk membersihkan dan tidak melakukan korupsi.