Jokowi Sambangi China dan Arab Saudi, Bahas Proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya hingga Bunga Utang

TRIBUN-MEDAN.COM – Presiden Jokowi sambangi China dan Arab Saudi.

Adapun Presiden Jokowi bertolak ke Beijing, China dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini Senin (16/10/2023).

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh, Arab Saudi.

Untuk diketahui di China, Jokowi akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan menghadiri forum One Belt One Road (OBOR).

"Hari ini saya dan delegasi melakukan kunker ke Beijing dan Riyadh. Dua acara besar di Beijing tanggal 17 dan 18 Oktober," ujar Jokowi dalam keterangannya di Bandara Soekarno Hatta dikutip Tribun-Medan.com, Senin (16/10/2023).

"Yaitu kunjungan bilateral dan bertemu presiden Xi Jinping dan hadir di One Belt One Road Forum International Cooperation yang ketiga," katanya.

Presiden menyampaikan, selain pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, ia akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang dan Ketua Parlemen China.

Dalam pertemuan itu, akan dibahas sejumlah isu, antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan.

Presiden Jokowi mengungkapkan, pada 18 Oktober ia akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh, Arab Saudi.

Sebelumnya disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengunjungi China untuk membicarakan keberlanjutan proyek kereta cepat.

Dimana seperti diketahui, pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya, Jawa Timur setelah kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan 2 Oktober lalu.

Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu nantinya pemerintah juga ingin membahas perbaikan struktur kerja sama dalam proyek kereta cepat ini dengan China, baik itu dari sisi kepemilikan hingga bunga utang.

"Kalau di China itu salah satunya memang diskusi lebih mendalam keberlanjutan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, yang studinya sedang dipelajari. Tetapi kita juga ingin terus memperbaiki struktur daripada kerjasamanya apakah kepemilikan, bunga, dan lain-lain," ujarnya dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Minggu (15/10/2023).

Sebelumnya diberitakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) disebut meruapakan jebakan China.

Seperti diketahui, pemerintah terbuka untuk menjamin pembayaran cicilan utang ke China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Untuk diketahui, sebagian besar investasi KCJB didanai utang dari China Development Bank (CDB), sisanya berasal dari APBN dan modal konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China.

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.

Baca juga: Jokowi Bakal Sambangi China Bahas Soal Kereta Cepat Bandung-Surabaya, Pengamat: Mau Utang Lagi?

Baca juga: Whoosh Jadi Transportasi Piala Dunia U-17 2023, FIFA Sampai Kaget Indonesia Punya Kereta Cepat

Angka tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati kedua negara.

Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.

Disampaikan Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan apabila dilihat dari beberapa indikasi, maka proyek KCJB sudah masuk dalam kategori jebakan utang (debt trap) China.

"Sudah masuk kategori jebakan utang. Pertama, indikasi proyek yang berbiaya mahal ditanggung APBN," katanya dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Minggu (24/9/2023).

Sedari awal, China dalam proposalnya juga memberikan garansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan membebani ABPN Indonesia.

Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang.

Ini karena Negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.

Bhima juga menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang dengan mudahnya menyanggupi tuntutan China yang meminta pembayaran utang dan bunga mendapatkan jaminan negara.

Baca juga: Presiden Jokowi Balas Pernyataan Luhut Pandjaitan yang Sebut Proyek Kereta Cepat Banyak Masalah

Baca juga: TERKUAK Alasan Maruf Amin Tak Ikut Resmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung Bareng Jokowi

Baca juga: Jokowi Enggan Tanggapi Soal Utang Proyek Kereta Cepat ke China: Tanyakan Bu Menteri Keuangan

Kata Stafsus Menkeu Soal Utang KCJB ke China Dicicil Rp226 M per Bulan Selama 30 Tahun dari APBN

Utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ke China disebut dicicil Rp 226 miliar selama 30 tahun, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo buka suara.

Adapun belakangan ini, utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai pemerintah meresmikannya pada beberapa waktu yang lalu.

Santer kabar utang proyek KCJB ini disebut dicicil Rp 226 miliar per bulan selama 30 tahun.

Cicilan utang proyek tersebut juga disebut diambil dari APBN.

Menanggapi hal tersebut, Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo buka suara melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya.

Yustinus menjelaskan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan dari akun @alisyarief.

“Berapa Cicilan Utang/bulan kpd China untuk Kereta Cepat Jakarta~Bandung? "226 Milyar selama 30 Tahun". Dari mana uangnya? APBN (Pajak Rakyat se Indonesia). Artinya orang Papua, Orang NTT, Orang Ambon, turut membayar, untuk mereka yang menikmati Kerata Cepat Jkt~Bandung tsb,” tulis akun tersebut, Kamis (5/10/2023).

Menanggapi hal ini, Yustinus pun menjawab lewat cuitan pribadinya.

Dimana ia mengatakan bahwa cicilan utang proyek KCJB bukan diambil APBN.

Yustinus mengatakan bahwa yang mengansur utang tersebut kepada China yakni PT KAI.

“Ini keliru. Saya luruskan: yang melakukan kontrak pinjaman utk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur ya PT KAI,” tulisnya.

“Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dg PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN,” lanjutnya.

Cuitan Yustinus inipun langsung diserbu oleh warganet lainnya yang mengklaim bahwa suatu saat nanti apabila PT KAI sudah tidak mampu, maka akan disuntik dari APBN.

Hal ini juga disorot oleh Yustinus.

“Tidak langsung ke APBN juga karena masih ada PT PII sebagai perisai. Jadi memakai strategi mitigasi dg ring fencing dan menyerap first loss basis,” tegasnya.

Baca juga: Meski Belum Terbukti, Iran Klaim Punya Rudal Hipersonik Ancam Israel: 15 Kali Lipat Kecepatan Suara

Baca juga: PERANG Hamas Vs Israel Makin Gila, Korban Tewas Mendekati 4000 Jiwa, 9200 Orang Terluka!

Bunga Utang

Disisi lain diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku gagal dalam negosiasi terkait besaran bunga pinjaman di proyek KCJB.

Dalam lawatannya ke China, pemerintah Beijing bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen.

Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.

"Ya maunya kita kan 2 persen (bunga utang), tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen," beber Luhut beberapa waktu lalu.

Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," tambah Luhut.

Utang sebesar itu akan dibebankan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

(*/Tribun-Medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter