4 Pekerja PBB dan 2 Petinggi Hamas Tewas di Gaza, Ini Risiko-risiko Politiknya di Indonesia

Meskipun sebelumnya ada pertukaran tahanan dan laporan bahwa berbagai negara bertindak sebagai “perantara,” tidak ada indikasi bahwa Israel terbuka untuk bernegosiasi dengan Hamas.

Namun, para pejabat AS sadar betul akan besarnya peluang yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan krisis ini, terutama mengingat bahwa Hamas tampaknya mendapat banyak keuntungan dengan membebaskan para sandera. “Hamas mungkin melihat lebih banyak manfaat dalam menahan sandera daripada melepaskan mereka, dan Hamas tampaknya lebih menghargai dalam menyakiti para sandera daripada tidak menyakiti mereka,” kata Dr. Nancy Zarse, seorang psikolog forensik dan mantan biro FBI.

Meskipun demikian, Zarse mengatakan ada beberapa alasan untuk optimis, termasuk apa yang saat ini tampaknya terjadi karena Hamas gagal memenuhi janjinya untuk mengeksekusi sandera sebagai pembalasan atas serangan udara Israel. “Jika kita telah melakukan perundingan melewati batas waktu tersebut, dan Hamas tidak membunuh seorang sandera sebagai tanggapan terhadap ancaman tersebut, itu pertanda baik – itu pertanda kita mengalami kemajuan dalam perundingan kita,” katanya.

Namun jika perundingan tersebut gagal dan Israel melakukan serangan darat, Dr. Jon Alterman, direktur program Timur Tengah di Pusat Kajian Strategis dan Internasional dan salah satu direktur komisi penyanderaan dan penahanan yang salah, mengatakan bahwa hal tersebut akan berdampak pada Israel. Sandera kemungkinan akan mempersulit operasi secara signifikan.

“Israel sangat sensitif terhadap penyanderaan, dan di masa lalu mereka telah memperdagangkan lebih dari 1.000 tahanan Palestina dengan imbalan satu tentara Israel,” kata Alterman.

“Mereka belum pernah menghadapi situasi di mana jumlah sandera begitu besar, termasuk warga sipil dan tentara, dan mungkin tersebar di berbagai lokasi. Upaya Israel untuk membebaskan para sandera secara militer dapat mengakibatkan kematian banyak orang.”

Risiko-risiko politik di Indonesia akibat eskalasi konflik bersenjata antara Palestina - Israel.

Sementara, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan pihaknya sudah memetakan risiko-risiko politik di Indonesia akibat eskalasi konflik bersenjata antara Gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina, Hamas, dengan militer Israel. Lemhannas, kata dia, di antaranya mencermati potensi munculnya solidaritas aksi untuk Palestina.

Namun demikian, menurutnya hal tersebut tidak terlalu masalah karena sikap politik luar negeri Indonesia tegas untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Hal tersebut disampaikannya di sela Seminar Ketahanan Nasional bertajuk Membangun Konektivitas Maritim Selatan-Selatan Dalam Mendukung Ketahanan Nasional di Hotel Borobudur Jakarta pada Rabu (11/10/2023).

"Lalu yang kedua kami juga melihat apakah nanti apa yang terjadi antara Israel dengan Hamas ini memancing kemunculan aksi-aksi teror baru terutama untuk kepentingan-kepentingan negara-negara yang secara eksplisit dalam satu minggu ini lebih mendukung operasinya Israel daripada misalnya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina," kata Andi.

Andi mengatakan telah menyerahkan kajian cepat terkait potensi dampak eskalasi konflik antara gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina Hamas dengan militer Israel bagi Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kajian tersebut, kata Andi, telah diserahkan pada Senin (9/10/   ) siang setelah Lemhannas diminta untuk membuat kajian pada Minggu (8/10/ 2023 ).

"Kami sudah menyerahkan kajian cepat kami hari Senin siang kepada Pak Jokowi. Dan itu diminta hari Minggu, kami serahkan hari Senin siang, akan diperdalam Senin depan," kata dia.

Dia mengatakan aspek-aspek yang dicermati Lemhannas di antaranya terkait pengaruh eskalasi konflik tersebut terhadap proses normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab melalui Perjanjian Abraham (Abraham Accords).