TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Kodam I/Bukit Barisan dituding tidak punya hati nurani kepada rakyat, khususnya petani di Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.

Pasalnya, Kodam I/Bukit Barisan, melalui Pusat Koperasi TNI-Angkatan Darat (Puskopad) Kodam I/BB menutup akses para petani untuk pergi ke sawah.

Akibatnya, para petani tidak bisa memanen padi yang sudah mereka tanam.

Merespon tudingan ini, Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan, Kolonel Rico J Siagian mengatakan pihaknya memang melarang masyarakat untuk masuk ke lahan tersebut. 

"Terkait kejadian tersebut, TNI AD melarang masyarakat masuk untuk melakukan aktifitas di tanah tersebut. Kalau penggarap merasa itu tanah mereka, TNI AD persilakan gugat secara hukum," kata Kolonel Rico J Siagian, Kamis (21/9/2023).\

Kodam I/Bukit Barisan mengaku sudah memberikan sosialisasi, serta melarang masyarakat masuk, beraktivitas di lahan tersebut.

Namun, beberapa masyarakat penggarap tetap menanam padi.

Bahkan, tembok pembatas yang dibangun dijebol oleh penggarap.

Kodam I/Bukit Barisan mengaku telah melakukan upaya humanis menangani permasalahan ini.

Mereka menyebut akan memberikan kelonggaran kepada masyarakat jika mau mengakui kesalahan.

Sehingga, masyarakat diberikan sekali panen di objek sengketa lahan tersebut.

"Tapi pada kenyataannya, mereka tetap bersikeras menganggap itu tanah mereka tanpa bisa memberikan bukti kepemilikan yang sah. Bahkan menjebol dinding pembatas yang TNI AD buat," kata Rico.

Pemprov Sumut akan Konfirmasi Kodam

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Lies Handayani mengaku pihaknya akan segera mengonfirmasi pihak Pusat Koperasi TNI Angkatan Darah (Puskopad) Kodam I/BB usai menerima aduan dari Kelompok Tani Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.

"Kami harus konfirmasi dulu ke Puskopad, jadi belum bisa berkomentar banyak. Karena di wilayah itukan berdasarkan keterangan petani di wilayah Puskopad," ujar Lies usai menerima perwakilan kelompok tani Ramunia di ruang rapat III, Lantai 2 kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/9/2023).

Lies mengatakan, pihaknya juga akan melaporkan semua aduan petani kepada Pj Gubernur Sumut Hassanudin.

Baca juga: Unjukrasa di Kantor Gubernur Sumut, Puluhan Petani Ramunia Diusir Satpol PP