Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Mahasiswa, Kejati Sumut akan Panggil Rektor Univa Labuhanbatu

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara akan periksa Basyarul Ulya Nasution selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, usai wakil rektor kampus tersebut ditahan dalam kasus dugaan korupsi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Wakil Rektor Univa Labuhan Batu yang ditahan yaitu Miftah Ar Razy.

Baca juga: Kejati Sumut Tahan Empat Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP di Univa Labuhan Batu

Tak hanya Miftah, tiga rekanan juga ditahan yakni Syarif Hidayat, Rahmat Kurnia dan Hadiqi Nuha.

Sementara, terhadap Rektor Univa Labuhanbatu, Basyarul Ulya Nasution tidak dilakukan penahanan.

Atas hal tersebut, Kejati Sumut hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap pihak tekait dalam kasus dugaan korupsi dana KIP tersebut.

"Belum (ditahan), masih dilakukan penyelidikan," kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan, Rabu (20/9/2023).

Tak hanya melakukan penyelidikan, lanjut Yos, pihaknya akan memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan.

Dalam pemanggilan tersebut, tak pelak, Basyarul Ulya Nasution juga akan turut dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Nanti akan kita lakukan pemanggilan (Rektor Univa Labuhan Batu) untuk dimintai keterangannya. Tentunya tim akan memanggil jika diperlukan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Sumut tahan empat tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu.

Keempat tersangka yakni, Miftah Ar Razy selaku Wakil Rektor Univa Labuhanbatu, Syarif Hidayat, Rahmat Kurnia dan Hadiqi Nuha.

Para tersangka kini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan.

Dikatakan Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2021-2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 233 mahasiswa Rp 7,2 juta.

"Seperti kita ketahui KIP adalah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Joko Widodo dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Yos, Senin (18/9/2023).

Setiap semester per mahasiswa, lanjut Yos, mendapatkan biaya pendidikan sebesar Rp 2,4 juta biaya hidup sebesar Rp 4,8 juta yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemendikbud kemudian mentransfer biaya pendidikan ke rekening kampus Univa Labuhanbatu, sementara biaya hidup ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa.

"Biaya hidup mahasiswa sebesar Rp4,8 juta per mahasiswa untuk semester pertama tahun 2021, diduga telah dilakukan pungli oleh tersangka Wakil Rektor II Miftah Ar Razy dan pihak luar atau swasta atas sepengetahuan Wakil Rektor II yang bervariasi antara Rp 2,5 juta hingga Rp3,1 juta per mahasiswa," urainya.

Selanjutanya disampaikan Yos, pada saat pencairan dana dari Bank Mandiri Cabang Rantauprapat, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang kepada Wakil Rektor II Miftah Ar Razy maupun kepada pihak swasta yang bertindak sebagai koordinator untuk mengumpulkan uang dari mahasiswa atas nama Syarif Hidayat (teman Miftah Ar Razy).

Bahwa jumlah dana biaya hidup yang dikutip dari sebanyak 321 mahasiswa adalah sekitar Rp 662 juta.

"Dengan rincian, sekitar Rp 350 juta dikutip kelompok tersangka Miftah Ar Razy dan sekitar Rp 313 juta dikutip kelompok tersangka Syarif Hidayat," sambung Yos.

Akibat pungli tersebut, sambung Yos, uang biaya hidup mahasiswa tidak seluruhnya dapat digunakan untuk keperluan mahasiswa, sehingga merugikan para mahasiswa penerima bantuan KIP dari pemerintah.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 Subsidair Pasal 3 jo Pasal 12 huruf b, huruf e, dan huruf g UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan hasil penyidikan, Yos, tim penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan KIP berupa keterangan saksi, ahli, surat dan alat bukti petunjuk.

Baca juga: Dugaan Pemotongan Beasiswa KIP, Kejaksaan Periksa 140 Mahasiswa Univa Labuhanbatu Pekan Depan

Ditambahkan Yos, alasan dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya diatas dari 5 tahun sesuai dengan Pasal 21 KUHAPidana.

"Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan," pungkasnya.

Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Wakil Rektor II Miftah Ar Razy dan kawan-kawan (dkk) kemudian dititipkan di Rutan Kelas I Medan selama 20 hari sejak tanggal 18 September 2022 hingga 7 Oktober 2023.

(cr28/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter