Telak! Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga Sindir Kasus TNI Kena OTT: Berlindung di Balik Seragam

"Kepada para pejabat yang nantinya bertugas di luar, kepada Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irwansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya."

"Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing bahwa aku ini TNI," kata Yudo, dikutip dari siaran pers Puspen TNI.

Pesan khusus itu disampaikannya buntut dari mantan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi yang terseret kasus korupsi.

Lebih lanjut, Yudo berharap agar pemberitaan soal korupsi di Basarnas bisa menjadi evaluasi bagi seluruh prajurit TNI.

Ia menyebut evaluasi itu penting dilakukan supaya hal serupa tidak lagi terjadi di tubuh TNI atau prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI.

"Kita harus mawas diri dengan hal seperti itu. Jangan dilihat negatifnya berita itu."

"Mari kita evaluasi bersama sehingga ke depan tidak terjadi lagi di tubuh TNI ataupun para prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI," pesan dia.

Oleh karenanya, Yudo mengimbau kepada pada prajurit TNI yang bertugas di luar TNI, agar mengenakan seragam dinas militer setidaknya satu hari dalam seminggu.

Hal itu bertujuan supaya mengingatkan bahwa mereka masih merupakan prajurit TNI dan tak melupakan naluri TNI.

Ia juga meminta kepada prajurit TNI yang bertugas di luar struktur untuk terus menjalin komunikasi.

"Para TNI yang berada di sana juga dibina, bahwa mereka masih TNI walaupun bajunya sudah berubah oranye (Basarnas), bajunya sudah berubah baju telur bebek abu-abu (Bakamla)."

"Dalam seminggu harus pakai baju TNI, biar mereka sadar bahwa mereka masih TNI, masih punya naluri TNI, masih punya disiplin, masih punya hierarki, masih punya kehormatan militer," urai Yudo Margono.

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi: Saya Masih Militer Aktif

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi memberikan komentar pedas ke KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap.

Henri menilai langkah tersebut merupakan kesalahan, karena dirinya masih merupakan prajurit militer aktif TNI Angkatan Udara (AU).

Sehingga menurut jenderal bintang tiga tersebut, proses hukum seharusnya dilakukan oleh pihak TNI.