Ternyata Ini Awal Kedekatan Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang dengan Robin Simanullang

TRIBUN-MEDAN.COM - Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidayat menyebut jika pimpinan pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang, hadir ke Gedung Sate, Komplek Kantor Gubernur Jawa Barat, Jumat (23/6/2023) siang lalu.

Kedatangan pimpinan ponpes Al-Zaytun itu untuk memenuhi undangan tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Tim investigasi terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, Kemenag, Ormas Islam, Kiai, Polisi, TNI hingga Kejaksaan.

Mereka akan mengumpulkan data dan fakta dari ponpes Al-Zaytun. "Ya, sudah hadir," ujar Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidayat, Jumat (23/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.

Pertemuan antara pimpinan ponpes Al Zaytun Panji Gumilang dan tim investigasi berlangsung tertutup. Setelah selesai memeriksa Panji Gumilang, tim investigasi melakukan konferensi pers.

Tim investigasi mengatakan, Panji meminta pertanyaan-pertanyaan yang akan diklarifikasi. Panji juga meminta waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Saat ditanyakan wartawan, kapan batas waktu yang diberikan kepada Panji untuk menjawab, tim investigasi justru kebingungan.

Mereka justru mengatakan tak memberikan tenggat waktu untuk Panji Gumilang memberikan klarifikasi tersebut.

Informasinya, tim investigasi melayangkan 8 pertanyaan kepada Panji Gumilang.

Wapres Minta Menko Polhukam Ambil Langkah

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin sudah meminta mengambil langkah terkait kontroversi yang ditimbulkan pondok pesantren Al Zaytun.

Muhadjir mengatakan, arahan Maruf Amin tersebut ditunjukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kementerian Agama (Kemenag). "Kan sudah ada arahan dari Pak Wapres kan supaya Menko Polhukam dan Kementerian Agama untuk mencermati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujar Muhadjir, Kamis (22/6/2023).

Muhadjir mengungkapkan, langkah-langkah yang diambil untuk pondok pesantren (ponpes) Al-Zaytun harus melalui kajian lebih mendalam.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah harus melihat dampak yang ditimbulkan dari langkah yang akan diambil. "Dan seterusnya, yang jelas itu sudah ada arahan dari Pak Wapres. Kemudian, ada juga dari pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah membuat pernyataan. Kita lihat perkembangannya," kata Muhadjir.

Terkait langkah awal yang diambil

Kemenkopolhukam terlihat dari rapat koordinasi pembahasan isu aktual terkait Al-Zaytun yang digelar Rabu (21/6/2023) kemarin. Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam itu dihadir berbagai pihak dari Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga MUI.