Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor Ikuti Rakornas Pengawasan Internal Tahun 2023

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengikuti Rakornas Pengawasan Internal Tahun 2023 yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Auditorium BPKP RI Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Adapun Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dan jajarannya mengikuti Rakornas Pengawasan Internal Tahun 2023 ini melalui aplikasi virtual zoom dari Ruang Rapat Garuda, Kopleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Sumut.

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal tahun 2023 ini dilaksanakan dengan mengambil Tema "Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi".

Presiden Joko Widodo meminta pengawasan internal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berorientasi hasil.

Presiden Jokowi juga mengingatkan seluruh Pimpinan Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah untuk serius menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP RI.

Menurut Presiden Jokowi, mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung.

Presiden Jokowi ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN atau APBD dan di BUMN produktif dan memberi manfaat konkrit bagi masyarakat.

“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,”ujar Jokowi.

Berdasarkan Laporan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden Jokowi, sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.

Di samping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran.

"Kami berharap komitmen pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi untuk dapat ditingkatkan," ujar Yusuf Ateh.

Mendukung hal tersebut, Presiden Jokowi berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP. 

"Tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,"jelasnya.

Presiden Jokowi sendiri berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di G20 masuk ke dalam dua besar terbaik.

"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2023 masih di atas 5 persen. Adapun inflasi turun ke angka 4 persen. Prestasi ekonomi makro yang baik, perlu didukung pengawasan pada sisi mikro,"ujarnya.