Luas Singapura Tambah 20 Persen, Kenapa Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut? Reaksi Susi Pudjiastuti

Negara kota itu pada tahun 2007 menuduh Jakarta menggunakan larangan tersebut untuk menekan pemerintahnya dalam negosiasi perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan.

Perjanjian ekstradisi ditandatangani tahun lalu.

Parid Ridwanuddin, juru kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengatakan peraturan terbaru itu bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap ekosistem laut yang lebih sehat.

Peneliti Greenpeace Indonesia Afdillah Chudiel mengatakan penambangan pasir laut bisa mempercepat krisis iklim.

“Ini akan mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil dan abrasi pantai,” katanya.

Luhut Sebut Ekspor Pasir Laut Tidak Rusak Lingkungan

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memastikan bahwa aktivitas pengerukan pasir laut untuk ekspor tidak akan merusak lingkungan.

Hal itu menjawab kebijakan pemerintah yang mengizinkan sejumlah pihak termasuk pelaku usaha untuk mengekspor pasir laut.

"Enggak dong (rusak lingkungan), sekarang ada GPS segala macam. Kita pastikan itu (kerusakan lingkungan) tidak terjadi. Kalau pun diekspor manfaatnya besar untuk BUMN," ucap Luhut usai menghadiri agenda ICCSC, di Jakarta, Senin (30/5/2023).

Pasalnya, lanjut Luhut, jika tidak dilakukan pengerukan pasir maka alur laut akan dangkal.

Maka dari itu, perlu dilakukan sedimentasi (pengendapan pasir). Itulah salah satu alasan pemerintah membuka "keran" ekspor pasir laut.

"Pasir laut itu kita pendalaman alur. Karena kalau kita tidak, alur kita itu makin dangkal. Jadi untuk kesehatan laut juga," jelasnya.

(Yui/Tribun-Medan.com)